Alasan DIY Istimewa

Nama              : Prima Ratna S

NIM                : K7413124

Prodi               : Pendidikan Ekonomi D

Profil Daerah Istimewa Yogyakarta

Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) adalah provinsi tertua kedua di Indonesia setelah Jawa Timur, yang dibentuk oleh pemerintah negara bagian Indonesia. Provinsi ini juga memiliki status istimewa atau otonomi khusus. Status ini merupakan sebuah warisan dari zaman sebelum kemerdekaan. Kesultanan Yogyakarta dan juga Kadipaten Paku Alaman, sebagai cikal bakal atau asal usul DIY, memiliki status sebagai “Kerajaan vasal/Negara bagian/Dependent state” dalam pemerintahan penjajahan mulai dari VOC , Hindia Perancis (Republik Bataav Belanda-Perancis), India Timur/EIC (Kerajaan Inggris), Hindia Belanda (Kerajaan Nederland), dan terakhir Tentara Angkatan Darat XVI Jepang (Kekaisaran Jepang). Oleh Belanda status tersebut disebut sebagai Zelfbestuurende Lanschappen dan oleh Jepang disebut dengan Koti/Kooti. Status ini membawa konsekuensi hukum dan politik berupa kewenangan untuk mengatur dan mengurus wilayah sendiri di bawah pengawasan pemerintah penjajahan tentunya. Status ini pula yang kemudian juga diakui dan diberi payung hukum oleh Bapak Pendiri Bangsa Indonesia, Soekarno, yang duduk dalam BPUPKI dan PPKI sebagai sebuah daerah bukan lagi sebagai sebuah negara.

Sebelum Indonesia merdeka, Yogyakarta merupakan daerah yang mempunyai pemerintahan sendiri atau disebut Zelfbestuur landschappen/Daerah Swapraja, yaitu Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Kadipaten Pakualaman. Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat didirikan oleh Pangeran Mangkubumi yang bergelar Sultan Hamengku Buwono I pada tahun 1755, sedangkan Kadipaten Pakualaman didirikan oleh Pangeran Notokusumo (saudara Sultan Hamengku Buwono II) yang bergelar Adipati Paku Alam I pada tahun 1813. Pemerintah Hindia Belanda mengakui Kasultanan dan Pakualaman sebagai kerajaan dengan hak mengatur rumah tangganya sendiri yang dinyatakan dalam kontrak politik. Kontrak politik yang terakhir Kasultanan tercantum dalam Staatsblaad 1941 Nomor 47, sedangkan kontrak politik Pakualaman dalam Staatsblaad 1941 Nomor 577. Eksistensi kedua kerajaan tersebut telah mendapat pengakuan dari dunia internasional, baik pada masa penjajahan Belanda, Inggris, maupun Jepang. Ketika Jepang meninggalkan Indonesia, kedua kerajaan tersebut telah siap menjadi sebuah negara sendiri yang merdeka, lengkap dengan sistem pemerintahannya (susunan asli), wilayah dan penduduknya.

Setelah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia (RI), Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan KGPAA (Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya) Paku Alam VIII menyatakan kepada Presiden RI, bahwa Daerah Kasultanan Yogyakarta dan Daerah Pakualaman menjadi wilayah Negara RI, bergabung menjadi satu kesatuan yang dinyatakan sebagai Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan KGPAA Paku Alam VIII sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah bertanggungjawab langsung kepada Presiden RI. Hal tersebut dinyatakan dalam:

1.      Piagam kedudukan Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan KGPAA Paku Alam VIII tertanggal 19 Agustus 1945 dari Presiden RI.

2.      Amanat Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan KGPAA Paku Alam VIII tertanggal 5 September 1945 (dibuat secara terpisah).

3.      Amanat Sri Sultan Hamengkubuwono IX dan KGPAA Paku Alam VIII tertanggal 30 Oktober 1945 (dibuat dalam satu naskah).

Dalam perjalanan sejarah selanjutnya kedudukan DIY sebagai Daerah Otonom setingkat Provinsi sesuai dengan maksud pasal 18 Undang-undang Dasar 1945 (sebelum perubahan) diatur dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Undang-undang Pokok Pemerintahan Daerah. Sebagai tindak lanjutnya kemudian Daerah Istimewa Yogyakarta dibentuk dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1955 (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1819) yang sampai saat ini masih berlaku. Dalam undang-undang tersebut dinyatakan DIY meliputi Daerah Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Daerah Kadipaten Pakualaman. Pada setiap undang-undang yang mengatur Pemerintahan Daerah, dinyatakan keistimewaan DIY tetap diakui, sebagaimana dinyatakan terakhir dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004.

Gambar 2.2 Piagam Penetapan 19 Agustus 1945

Dalam sejarah perjuangan mempertahankan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), DIY mempunyai peranan yang penting. Terbukti pada tanggal 4 Januari 1946 sampai dengan tanggal 27 Desember 1949 pernah dijadikan sebagai Ibukota Negara Republik Indonesia. Tanggal 4 Januari inilah yang kemudian ditetapkan menjadi hari Yogyakarta Kota Republik pada tahun 2010. Pada saat ini Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dipimpin oleh Sri Sultan Hamengku Buwono X dan Kadipaten Pakualaman dipimpin oleh KGPAA Paku Alam IX, yang sekaligus menjabat sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DIY. Keduanya memainkan peran yang menentukan dalam memelihara nilai-nilai budaya dan adat istiadat Jawa dan merupakan pemersatu masyarakat Yogyakarta.

Amanat 5 September 1945

Pada tanggal 1 September 1945, Komite Nasional Indonesia Daerah (KNID) Yogyakarta dibentuk dengan merombak keanggotaan Yogyakarta Kooti Hookookai. Pada hari yang sama juga dibentuk Badan Keamanan Rakyat (BKR). Usai terbentuknya KNID dan BKR, Sri Sultan Hamengku Buwono IX mengadakan pembicaraan dengan KGPAA Paku Alam VIII dan Ki Hajar Dewantoro serta tokoh lainnya. Setelah mengetahui sikap rakyat Yogyakarta terhadap Proklamasi, barulah Sri Sultan Hamengku Buwono IX mengeluarkan dekrit kerajaan yang dikenal dengan Amanat 5 September 1945. Isi dekrit tersebut adalah integrasi monarki Yogyakarta ke dalam Republik Indonesia. Dekrit dengan isi yang serupa juga dikeluarkan oleh KGPAA Paku Alam VIII pada hari yang sama. Isi dari amanat 5 September 1945 adalah sebagai berikut :

Gambar 2. 3 Amanat 5 September 1945

Amanat Sri Sultan Hamengku Buwono IX

1. Bahwa Negeri Ngajogjakarta Hadiningrat jang bersifat keradjaan adalah daerah istimewa dari Negara Republik Indonesia.
2. Bahwa kami sebagai Kepala Daerah memegang segala kekuasaan dalam Negeri Ngajogjakarta Hadiningrat, dan oleh karena itu berhubung dengan keadaan pada dewasa ini segala urusan pemerintahan dalam Negeri Ngajogjakarta Hadiningrat mulai saat ini berada ditangan kami dan kekuasaan-kekuasaan lainnja kami pegang seluruhnya.
3. Bahwa perhubungan antara Negeri Ngajogjakarta Hadiningrat dengan Pemerintah Pusat Negara Republik Indonesia, bersifat langsung dan Kami bertanggung djawab atas Negeri Kami langsung kepada Presiden Republik Indonesia.

Amanat KGPAA Paku Alam VIII

1. Bahwa Negeri Paku Alaman jang bersifat keradjaan adalah daerah istimewa dari Negara Republik Indonesia.
2. Bahwa kami sebagai Kepala Daerah memegang segala kekuasaan dalam Negeri Paku Alaman, dan oleh karena itu berhubung dengan keadaan pada dewasa ini segala urusan pemerintahan dalam Negeri Paku Alaman mulai saat ini berada ditangan Kami dan kekuasaan-kekuasaan lainnja Kami pegang seluruhnja.
3. Bahwa perhubungan antara Negeri Paku Alaman dengan Pemerintah Pusat Negara Republik Indonesia, bersifat langsung dan Kami bertanggung djawab atas Negeri Kami langsung kepada Presiden Republik Indonesia.

Keistimewaan Yogyakarta

            Keistimewaan Yogyakarta, terletak pada sejarahnya, mengingat :

1.      Pada waktu Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat bergabung dengan Republik Indonesia, saat itu Yogyakarta telah layak untuk mendirikan negara sendiri atau memiliki syarat-syarat dasar untuk menjadi sebuah negara, yaitu memiliki wilayah, memiliki rakyat, dan memiliki sistem pemerintahan. Namun Yogyakarta justru menggabungkan diri di bawah pemerintahan Republik Indonesia, sehigga Yogyakarta menerima predikat 'istimewa', langsung dari Presiden Soekarno lewat piagam 19 agustus 1945.

2.      Yogyakarta pernah menjadi pusat pemerintahan RI, sebagai ibukota pada tanggal 4 Januari 1946 hingga 27 Desember 1949. Saat itu Sri Sultan Hamengku Buwono IX bahkan memberikan beberapa properti pribadi miliknya untuk menjadi Istana Negara, serta membongkar tabungan Kraton untuk menggaji staff Republik.

3.      Yogyakarta terlibat dan berperan aktif mendukung perjuangan RI, sehingga turut mengalami masa-masa peperangan, mulai dari bombardir tentara Inggris, agresi militer Belanda II dan Serangan Umum 1 Maret 1949. Dimana Yogyakarta mengalami kerusakan yang parah karena menjadi pusat daerah peperangan.

4.      Sikap dan kepemimpinan Sri Sultan Hamengku Buwono IX yang menolak segala iming-iming dari Belanda akan pembentukan NegaraWilayah Jawa Tengah dengan Sultan sebagai kepala pemerintahannya, dan malah membantu RI untuk mencapai kemerdekaan sejati.

5.      Kebudayaan sistem kerajaan yang telah melekat.

Sebelum bergabung dengan Negara kesatuan Republik Indonesia, Yogyakarta memiliki sistem pemerintahan berbentuk kerajaan (Kasultanan Ngayogyakarto Hadiningrat dan Pakualaman) dan kebudayaan sistem pemerintahan kerajaan masih melekat pada masyarakat ataupun aparat di pemerintahan Jogja yang selalu patuh dan mengikuti semua peraturan yang di keluarkan oleh raja. Seperti halnya individu yang tak ingin kehilangan identitasnya, maka masyarakat Yogyakarta akan mempertaruhkan diri untuk identitas budaya tersebut. Keistimewaan Yogyakarta merupakan mahar atas bergabungnya Ngayogyakarto ke Negara Kesatuan Republik Indonesia.

6.      Amanat Sri Sultan yang kemudian disebut Amanat 5 September tersebut merupakan bentuk dukungan Kerajaan Ngayogyakarto Hadiningrat terhadap NKRI.
Ketika Indonesia diproklamasikan sebagai suatu negara merdeka oleh Soekarno Hatta, sebenarnya Kerajaan Yogyakarta dan begitu juga kerajaan-kerajaan lain di wilayah bekas jajahan Belanda bisa saja melepaskan diri dari NKRI. Namun ternyata Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Paku Alam VIII memberikan dukungan terhadap NKRI dan dalam amanat yang ditandatangani Sri Sultan bersama Paku Alam menyatakan “Bahwa Negeri Ngajogjakarta Hadiningrat jang bersifat keradjaan adalah daerah istimewa dari Negara Republik Indonesia.” Isi lain dari amanat Sri Sultan tersebut adalah, “Bahwa kami sebagai Kepala Daerah memegang segala kekuasaan dalam Negeri Ngajogjakarta Hadiningrat, dan oleh karena itu berhubung dengan keadaan pada dewasa ini segala urusan pemerintahan dalam Negeri Ngajogjakarta Hadiningrat mulai saat ini berada di tangan kami dan kekuasaan-kekuasaan lainnja kamipegang seluruhnya.”

7.      Amanat Paku Alam VIII yang menyatakan,

“Bahwa Negeri Paku Alaman jang bersifat keradjaan adalah daerah istimewa dari Negara Republik Indonesia.” Berikutnya, “Bahwa kami sebagai Kepala Daerah memegang segala kekuasaan dalam Negeri Paku Alaman, dan oleh karena itu berhubung dengan keadaan pada dewasa ini segala urusan pemerintahan dalam Negeri Paku Alaman mulai saat ini berada ditangan Kami dan kekuasaan-kekuasaan lainnja Kami pegang seluruhnja.”

8.      Keistimewaan Yogyakarta juga di dukung oleh para founding father terutama soekarno dengan payung hukum piagam penetapan.

Payung hukum ini sebenarnya sudah dikeluarkan oleh Soekarno yang duduk di BPUPKI dan PPKI pada 19 Agustus 1945. Piagam penetapan ini kemudian diserahkan kepada Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Paku Alam VIII pada 6 September 1945. Isi piagam penetapan itu adalah, “Piagam Kedudukan Sri Paduka Ingkeng Sinuwun Kangjeng Sultan Hamengku Buwono IX, Kami, Presiden Republik Indonesia, menetapkan:

Ingkeng Sinuwun Kangjeng Sultan Hamengku Buwono, Senopati Ing Ngalogo, Abdurrahman Sayidin Panotogomo, Kalifatullah Ingkang Kaping IX Ing Ngayogyakarta Hadiningrat, pada kedudukannya, Dengan kepercayaan bahwa Sri Paduka Kangjeng Sultan akan mencurahkan segala pikiran, tenaga, jiwa dan raga, untuk keselamatan Daerah Yogyakarta sebagai bagian daripada Republik Indonesia.

9.      Keistimewaan Yogyakarta dikuatkan dalam hal Sejarah Pembentukan Pemerintahan DIY

Terkait dengan perjuangan Kemerdekaan Republik Indonesia sesuai UUD 1945, Pasal 18 & Penjelasannya yang menjamin hak asal-usul suatu daerah sebagai daerah swa-praja (zelfbestuurende landschaappen).

10.  Berdasar putusan Mahkamah tentang Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004

Saat ini Yogyakarta merupakan salah satu daerah istimewa yang dimiliki Indonesia. “Yogyakarta menjadi daerah istimewa karena faktor sejarah”.

Selain itu alasan Yogyakarta istimewa juga dilihat dari beberapa aspek diantaranya :

1. Alasan Filosofis

Pilihan sadar untuk menjadi bagian Indonesia merupakan refleksi filosofis Kasultanan, Pakualaman, dan masyarakat Yogyakarta secara keseluruhan yang mengagungkan kebhineka- an dalam ke-ika-an sebagaimana tertuang dalam Pancasila dan UUD 1945. Keistimewaan Yogyakarta bisa menjadi solusi bagi Indonesia yang dihadapkan pada masalah. Oleh karena itu, rumusan keistimewaan Provinsi DIY harus menjadi dasar pengokohan lebih lanjut masyarakat multi-kultural yang mampu membangun keharmonisan dan kohesivitas sosial.

2. Alasan Kesejarahan-Politis

DIY memiliki sejarah yang khas dalam dirinya sendiri, yang sekaligus merupakan bagian dari sejarah survivalitas Indonesia sebagai sebuah bangsa dan negara. Kekhasan ini tidak dimiliki daerah lainnya. Status keistimewaan Yogyakarta merupakan pilihan politik sadar yang diambil

oleh penguasa Yogyakarta, yakni Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Paku Alam VIII, bukan pemberian dari entitas politik nasional. Hal ini penting untuk dipahami karena dari sisi keorganisasian keduanya memiliki struktur yang lengkap dan lebih siap untuk menjadi sebuah negara merdeka.

3. Alasan Yuridis

Amanat Sri Paduka Ingkeng Sinuwun Kanjeng Sultan dan Amanat Sri Paduka Kanjeng Gusti Pangera Adipati Ario Paku Alam dapat dideskripsikan sebagai novum hukum yang menyatakan bahwa status Yogyakarta telah mengalami perubahan dari sebuah daerah Zelfbesturende Landschappen atau Daerah Swapraja menjadi sebuah daerah yang bersifat istimewa di dalam teritorial NKRI. Dalam rentang waktu antara tahun 1950 s.d. 2004 (Undang-Undang Nomor 3

Tahun 1950 s.d. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004) terdapat konsistensi pada level yuridis yang mengakui keberadaan suatu daerah yang bersifat istimewa. Namun hal tersebut tidak diikuti dengan pengaturan yang bersifat komprehensif mengenai substansi keistimewaan sebuah daerah. Kehadiran sebuah undang-undang tentang keistimewaan Yogyakarta yang komprehensif sangat diperlukan guna memberikan jaminan hukum bagi pelaksanaan pemerintahan di Yogyakarta.

4. Alasan Sosio-Psikologis

Dalam beberapa puluh tahun terakhir ini, Yogyakarta bisa dipastikan akan terus mengalami perubahan sosial yang sangat dramatis. Perkembangan tersebut tidak secara otomatis meminggirkan sentralitas Kasultanan dan Pakualaman sebagai sumber rujukan penting bagi mayoritas warga Yogyakarta. Sebagian besar masyarakat tetap memandang dan mengakui Kasultanan dan Pakualaman sebagai pusat Budaya Jawa dan simbol pengayom.

5. Alasan Akademis-Komparatif

Pemberian otonomi yang berbeda atas satu daerah atau wilayah dari beberapa daerah merupakan praktek penyelenggaraan pemerintahan yang cukup umum ditemui dalam pengalaman pengaturan politik di banyak negara. Rasionalitas bagi pemberian status keistimewaan bagi Yogyakarta sebagai wujud konkret dari kebijakan desentralisasi yang bercorak asimetris mendapatkan pembenarannya.

Dengan berbagai pertimbangan dan alasan yang antara lain telah dikemukakan di atas, serta setelah melalui proses yang cukup panjang, akhirnya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (UUK DIY) disahkan oleh DPR dalam Sidang Paripurna yang diselenggarakan pada hari Kamis, 30 Agustus 2012. Berbeda dengan peraturan-peraturan sebelumnya, undang-undang yang terdiri atas 16 bab dan 51 pasal ini mengatur keistimewaan DIY secara lebih menyeluruh. Dalam Pasal 1 angka 1. undang-undang ini dinyatakan bahwa DIY adalah daerah provinsi yang mempunyai keistimewaan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam kerangka NKRI. Lebih lanjut dalam angka 2. dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan “keistimewaan” adalah keistimewaan kedudukan hukum yang dimiliki oleh DIY berdasarkan sejarah dan hak asal-usul menurut UUD 1945 untuk mengatur dan mengurus kewenangan istimewa. Kewenangan istimewa, sebagaimana  dinyatakan dalam angka 3., adalah wewenang tambahan tertentu yang dimiliki DIY selain wewenang sebagaimana ditentukan dalam undang-undang tentang pemerintahan daerah.

Pengaturan mengenai kewenangan istimewa terdapat dalam Pasal 6 dan Pasal 7 undang-undang ini. Kewenangan istimewa DIY berada di provinsi. Kewenangan DIY sebagai daerah otonom mencakup kewenangan dalam urusan Pemerintahan Daerah DIY sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang pemerintahan daerah dan urusan keistimewaan yang ditetapkan dalam undang-undang ini. Kewenangan dalam urusan keistimewaan meliputi:

1. tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas, dan wewenang gubernur dan wakil

     gubernur;

2. kelembagaan Pemerintah Daerah DIY;

3. kebudayaan;

4. pertanahan; dan

5. tata ruang.

Penyelenggaraan kewenangan dalam urusan keistimewaan didasarkan pada nilai-nilai kearifan lokal dan keberpihakan kepada rakyat. Ketentuan lebih lanjut mengenai kewenangan dalam urusan keistimewaan diatur dengan Peraturan Daerah Istimewa DIY (Perdais). Sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 13., Perdais adalah Peraturan Daerah DIY yang dibentuk oleh DPRD DIY bersama gubernur untuk mengatur penyelenggaraan kewenangan istimewa.

Substansi istimewa bagi Daerah Istimewa Yogyakarta dapat dilihat dalam kontrak politik antara Nagari Kasultanan Yogyakarta & Kadipaten Puro Pakualaman dengan Pemimpin Besar Revolusi Soekarno. Subtansi Istimewa bagi Daerah Istimewa Yogyakarta terdiri dari tiga hal :

1.      Istimewa dalam hal Sejarah Pembentukan Pemerintahan Daerah Istimewa sebagaimana diatur UUD 45, pasal 18 & Penjelasannya mengenai hak asal-usul suatu daerah dalam teritoir Negara Indonesia serta bukti - bukti authentik/fakta sejarah dalam proses perjuangan kemerdekaan, baik sebelum maupun sesudah Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 hingga sekarang ini dalam memajukan Pendidikan Nasional & Kebudayaan Indonesia;

2.      Istimewa dalam hal Bentuk Pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta yang terdiri dari penggabungan dua wilayah Kasultanan & Pakualaman menjadi satu daerah setingkat provinsi yang bersifat kerajaan dalam satu kesatuan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (sebagaimana disebutkan dalam Amanat 30 Oktober 1945, 5 Oktober 1945 & UU No.3/1950);

3.      Istimewa dalam hal Kepala Pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta yang dijabat oleh Sultan & Adipati yang bertahta (sebagaimana amanat Piagam Kedudukan 19 Agustus 1945 yang menyatakan Sultan & Adipati yang bertahta tetap dalam kedudukannya dengan ditulis secara lengkap nama, gelar, kedudukan seorang Sultan & Adipati yang bertahta sesuai dengan angka urutan bertahtanya.

Analogi Perbandingan dengan Aceh

      Menurut Haryadi Baskoro dan Sudomo Sunaryo dalam bukunya yang berjudul Catatan Perjalanan Keistimewaan Yogya, untuk memahami kelahiran DIY, perlu diperhatikan bagaimana perbedaannya dengan kelahiran Daerah Istimewa Aceh. Yogya disebut istimewa karena sebelum bergabung dengan RI sudah memiliki sistem pemerintahan tersendiri atau apa yang disebut dalam pasal 18 UUD 1945 sebagai "susunan asli". Hal itu jelas karena Yogya merupakan sebuah kerajaan atau "nagari" tersendiri. Adapun Aceh, pada waktu bergabung dengan RI, bukan merupakan penerus langsung dari kerajaan-kerajaan yang pernah ada di daerah itu (Sujamto, 1988).

      Pada jaman Hindia Belanda, Aceh merupakan sebuah karesidenan. Pada masa itu, Karesidenan Aceh terdiri dari beberapa kabupaten (afdeling). Di kawasan Aceh tersebut ada beberapa daerah Zelfbestruurd gebied. Ada pula beberapa daerah yang diperintah langsung oleh Pemerintah Hindia Belanda, disebut sebagai daerah rechstreeks bestruud gebied.

      Proses sampai akhirnya menjadi Daerah Istimewa Aceh, menurut Sujamto (1988), merupakan proses panjang dan melelahkan melewati tahapan-tahapan sebagai berikut :

      Pertama, pada saat RI merdeka, Aceh mendapatkan status baru sebagai sebuah karesidenan di dalam Provinsi Sumatera.

      Kedua, Pada masa revolusi kemerdekaan, Aceh menjadi sebuah Daerah Militer. Aceh bersama dengan Langkat dan Tanah Karo merupakan Daerah Militer di dalam Provinsi Sumatera.

      Ketiga, daerah Aceh disebut Presiden Soekarno sebagai "daerah modal" bagi Republik. Kemudian, dibentuklah Daerah Militer Istimewa Aceh, Langkat dan Tanah Karo.

      Keempat, Banda Aceh (Kutaraja) menjadi tempat kedudukan (kantor) Wakil Perdana Menteri RI. Pada waktu itu rakyat Aceh menyatakan aspirasi untuk menjadikan Aceh sebagai Provinsi Otonom.

      Kelima, Wakil Perdada Menteri menetapkan Peraturan Perdana Menteri Pengganti Peraturan Pemerintah No. 8/Des/WKPM/1949 tentang pembentukan Provinsi Aceh. Wilayahnya agak lebih luas dari wilayah Provinsi DI Aceh yang sekarang ini.

      Keenam, karena rakyat terus-menerus bergejolak dan menuntut supaya Aceh diberi otonomi secara khusus, akhirnya diputuskan bahwa Aceh merupakan sebuah Daerah Istimewa. Keputusan Perdana Menteri Republik Indonesia tanggal 26 Mei 1959 No.1/Misi/1959 menyatakan bahwa Daerah Swatantra Tingkat I Aceh dapat disebut sebagai Daerah Istimewa Aceh.

      Proses itu berbeda dengan Yogyakarta. Ketika RI merdeka, Yogya merupakan sebuah kerajaan (Kasultanan dan Pakualaman) yang berdaulat penuh. Yogya memiliki sistem pemerintahannya sendiri. Namun, pemimpin pemerintahan (raja) di Yogya memutuskan untuk bergabung dengan RI.

Implikasi dari Benang Kusut Pengangguran terhadap Perekonomian di Indonesia.

 

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan ke Hadirat Tuhan yang Maha Esa karena berkat, rahmat dan karuniaNya, saya dapat menyelesaikan tugas makalah yang diberikan oleh Ibu Mintasih Indriayu  selaku dosen mata kuliah Teori Ekonomi. Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Mintasih Indriayu yang telah memberikan tugas ini sehingga saya bisa lebih mengetahui dan memahami permasalahan makroekonomi di Indonesia di Indonesia.

            Dalam menyusun makalah ini saya menyadari sepenuhnya bahwa makalah ini masih jauh dari kesempurnaan sebab pengetahuan dan pengalaman yang saya miliki belum luas.

            Akhir kata ,semoga makalah ini dapat bermanfaat bagi saya khususnya dan bagi pembaca pada umumnya.

             

                                                                                                                                   

                                                                                      

    Surakarta,   Juni 2014

                                                                                                   Penyusun

ABSTRAKSI

Tingkat pertumbuhan angkatan kerja yang cepat dan pertumbuhan lapangan kerja yang relatif lambat menyebabkan masalah pengangguran di Indonesia menjadi semakin serius. Masalah ini di pandang lebih serius lagi bagi mereka yang berusia 15-24 tahun yang kebanyakan mempunyai pendidikan yang lumayan. Karena mereka merasa pendidikan yang sudah mereka dapatkan, ternyata belum dapat menjamin mereka dapat bekerja. Pengangguran terjadi disebabkan antara lain, yaitu karena jumlah lapangan kerja yang tersedia lebih kecil dari jumlah pencari kerja. Juga kompetensi pencari kerja tidak sesuai dengan pasar kerja. Selain itu juga kurang efektifnya informasi pasar kerja bagi para pencari kerja.

Fenomena pengangguran juga berkaitan erat dengan terjadinya pemutusan hubungan kerja, yang disebabkan antara lain;

1.       Perusahaan yang menutup/mengurangi bidang usahanya akibat krisis ekonomi atau keamanan yang kurang kondusif,

2.       Peraturan yang menghambat inventasi,

3.       Hambatan dalam proses ekspor impor, dll.

Sejak krisis pada pertengahan 1997 membuat kondisi ketenagakerjaan Indonesia ikut memburuk. Sejak itu, pertumbuhan ekonomi Indonesia juga tidak pernah mencapai 7-8 persen. Padahal, masalah pengangguran erat kaitannya dengan pertumbuhan ekonomi. Jika pertumbuhan ekonomi ada, otomatis penyerapan tenaga kerja juga ada. Setiap pertumbuhan ekonomi satu persen, tenaga kerja yang terserap bisa mencapai 400 ribu orang. Jika pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya 3-4 persen, tentunya hanya akan menyerap 1,6 juta tenaga kerja, sementara pencari kerja mencapai rata-rata 2,5 juta pertahun.

Dari tahun ke tahun, pengangguran di Indonesia semakin bertambah, hal tersebut mengakibatkan kacaunya stabilitas perkembangan ekonomi Indonesia. Oleh karena itu, makalah ini akan membahas implikasi dari permasalahan pengangguran di Indonseia yang masih mencuat sampai sekarang terhadap pertumbuhan dan pembangunan ekonomi di Indonesia.

DAFTAR ISI

                                                                                       

Kata Pengantar........................................................................... 2 

Abstraksi..................................................................................... 3

Daftar Isi..................................................................................... 4

Bab I :  Pendahuluan.................................................................. 6                                      A. Latar Belakang……………………………………………………..…..........................

   A. Latar Belakang.............................................................................................. 6

   B. Rumusan Masalah.......................................................................................... 7

   C. Tujuan Penulisan............................................................................................ 8

   D. Manfaat Penulisan......................................................................................... 8

   E. Metodologi Penulisan.................................................................................... 8

Bab II : Pembahasan ................................................................. 10

A. Hubungan antara jumlah penduduk, tenaga kerja, angkatan kerja

...... dan kesempatan kerja................................................................................... 10

B. Pengangguran di Indonesia dan Penyebabnya...........................................12

C. Kondisi masalah pengangguran dan ketenagakerjaan kaitannya

dengan kesempatan dan angkatan kerja di Indonesia dewasa ini.....................................................................................................21

D. Sajian Data Pengangguran di Indonesia.....................................................26

E. Dampak dari Pengangguran......................................................................28

F. Dampak Pengangguran di wilayah regional ex : ASEAN.............................31

G.  Masalah makroekonomi yang ditimbulkan oleh pengangguran dalam mencapai kesempatan kerja yang tinggi...................................................................33

H.  Pengaruh pengangguran terhadap pembangunan dan pertumbuhan ekonomi.................................................................................................35

I.     Kebijakan pemerintah dalam menangani pengangguran di Indonesia yang masih mencuat sampai sekarang..........................................................................35

Bab III : Penutup........................................................................ 47

A.      Kesimpulan................................................................................................... 47

B.      Saran............................................................................................................. 48                  

Daftar Pustaka............................................................................ 49

Bab I

Pendahuluan

A.      Latar Belakang

Ilmu ekonomi sering dibedakan menjadi mikro dan makro ekonomi. Mikro ekonomi adalah bagian dari ilmu ekonomi yang berkenaan dengan kegiatan-kegiatan ekonomi dari unit-unit individual, sebagai bagian kecil dari keseluruhan kegiatan ekonomi, seperti kehiduan suatu perusahaan, harga dan upah, pembagian pendapatan total di antara berbagai industri. Ekonomi makro adalah bagian dari ilmu ekonomi yang mempelajari masalah ekonomi secara keseluruhan ( totalitet / aggregatif ). Maksud digunakannya istilah agregatif adalah untuk menekankan bahwa yang menjadi yang menjadi pusat perhatiannya adalah variabel-variabel total, seperti : pendapatan total (nasional/masyarakat/seluruh), tabungan masyarakat, investasi total, konsumsi nasional atau pembelanjaan masyarakat, produksi nasional, investasi total, dan bukannya penganalisaan yang terperinci atas komponen-komponen yang bersifat total itu. Alat utama ekonomi makro adalah pendapatan nasional dan analisa pendapatan nasional.

Sebuah negara tidak akan pernah bisa lepas dari berbagai macam permasalahan yang berhubungan dengan warga negaranya. Terlebih pada negara – negara yang memiliki jumlah penduduk yang tinggi seperti Indonesia. Seiring dengan perkembangan zaman, kegiatan ekonomi pun semakin berkembang.

Indonesia tergolong negara yang masih “muda” yang sedang dala proses pertumbuhan atau dengan kata halus disebut “sedang membangun” atau “developing country”. Dunia ekonomi kita masih dalam transisi (peralihan) dari masyarakat tradisional menuju masyarakat industri modern. Sisa-sisa feodalisme masih kuat dan dalam hal demokrasi kita baru dalam tahap “belajar”. (T.Gilarso : 2002)

Dalam hal jumlah penduduk, Indonesia merupakan negara nomor empat yang terbesar di dunia. Walaupun Tetapi dalam hal taraf hidup rakyat, persoalan ekonomi masih merupakan tantangan yang berat : bagaimana menyediakan cukup makanan, obat-obatan, pendidikan, dan pekerjaan untuk lebih dari 200 juta penduduknya. Pendapatan per kapita masih tergolong rendah dan pembagian kekayaan sangat tidak merata. Oleh karena itu Indonesia mempunyai masalah yang dari dulu belum terselesaikan, salah satunya pengangguran.

Perekonomian Indonesia sejak krisis ekonomi pada pertengahan 1997 membuat kondisi ketenagakerjaan Indonesia ikut memburuk. Sejak itu, pertumbuhan ekonomi Indonesia juga tidak pernah mencapai 7-8 persen. Padahal, masalah pengangguran erat kaitannya dengan pertumbuhan ekonomi. Jika pertumbuhan ekonomi ada, otomatis penyerapan tenaga kerja juga ada. Setiap pertumbuhan ekonomi satu persen, tenaga kerja yang terserap bisa mencapai 400 ribu orang. Jika pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya 3-4 persen, tentunya hanya akan menyerap 1,6 juta tenaga kerja, sementara pencari kerja mencapai rata-rata 2,5 juta pertahun. Sehingga, setiap tahun pasti ada sisa pencari kerja yang tidak memperoleh pekerjaan dan menimbulkan jumlah pengangguran.di.Indonesia.bertambah.

Bayangkan, pada 1997, jumlah penganggur terbuka mencapai 4,18 juta. Selanjutnya, pada 2000 (5,81 juta), 2001 (8,005 juta), 2002 (9,13 juta) dan 2003 (11,35 juta). Sementara itu, data pekerja dan pengangguran menunjukkan, pada 2001: usia kerja (144,033 juta), angkatan kerja (98,812 juta), penduduk yang kerja (90,80 juta), penganggur terbuka (8,005 juta), setengah penganggur terpaksa (6,010 juta), setengah penganggur sukarela (24,422 juta); pengangguran, apalagi di tahun 2003 hingga 2013 jumlah penggangguran semakin bertambah dan mengakibatkan kacaunya stabilitas perkembangan ekonomi Indonesia.

Angka resmi tingkat pengangguran umumnya menggunakan indikator pengangguran terbuka, yaitu jumlah angkatan kerja yang secara sungguh-sungguh tidak bekerja sama sekali dan sedang mencari kerja pada saat survei dilakukan. Sementara yang setengah pengangguran dan penganggur terselubung tidak dihitung dalam angka pengangguran terbuka, karena mereka masih menggunakan waktu produktifnya selama seminggu untuk bekerja meskipun tidak sampai 35 jam penuh.Sumber data ketenagakerjaan seperti instansi yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan yang berada di daerah baik Propinsi maupun Kabupaten/Kota tidak pernah lagi mau mengirim data dan informasi ke pusat .Kondisi ini telah mempengaruhi keberadaan data dan informasi ketenagakerjaan, yang pada akhirnya data dan informasi ketenagakerjaan yang dipergunakan saat ini masih bertumpu pada data dan informasi ketenagakerjaan yang bersifat makro. Data dan informasi ketenagakerjaan makro tersebut, sampai saat ini belum mampu untuk menjawab berbagai tantangan dan masalah ketenaga-kerjaan yang dihadapi.

Oleh karena itu, Pemerintah menciptakan  kebijakan-kebijakan makro ekonomi agar pembangunan nasional dapat berjalan dengan baik dimana dapat mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur.

B.       Rumusan Masalah

Melihat permasalahan bisnis di Indonesia dari latar belakang tersebut , maka dapat saya simpulkan beberapa rumusan masalah mengenai permasalahan ekonomi makro di Indonesia sebagai berikut :

1.      Bagaimana hubungan antara jumlah penduduk, tenaga kerja, angkatan kerja dan kesempatan kerja?

2.      Apa pengertian dari pengangguran ?

3.      Apa penyebab pengangguran di Indonesia ?

4.      Bagaimana keadaan  masalah pengangguran di Indonesia dewasa ini ?

5.      Bagaimana kondisi pengangguran dan ketenagakerjaan di Indonesia?

6.     Bagaimana sajian data pengangguran di Indonesia?

7.      Apa dampak pengangguran di Indonesia bagi dalam nasional maupun regional ?

8.      Adakah dampak dari pengangguran terhadap timbulnya masalah makroekonomi yang lain dan baru ?

9.      Trade off apa yang selalu dihadapi pemerintah dalam menekan angka pengangguran ?

10.  Bagaimana pengaruh pengangguran terhadap pembangunan dan pertumbuhan ekonomi ?

11.  Kebijakan apa yang di ambil pemerintah untuk menstabilkan perekonomian Indonesia kaitannya dengan inflasi, pengangguran dan kesempatan kerja yang masih mencuat sampai saat ini ?

C.      Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan makalah ini tidak lain adalah sebagai berikut :

1.      Untuk mengetahui pengertian dari pengangguran.

2.      Untuk mengetahui penyebab pengangguran di Indonesia.

3.      Untuk memahami dan mengetahui keadaan pengangguran di Indonesia dewasa ini.

4.      Untuk mengetahui dan memahami bagaimana keadaan angkatan kerja dan kesempatan kerja dewasa kini.

5.      Untuk mengetahui dan memahami bagaimana pengaruh pengangguran terhadap pembangunan dan pertumbuhan ekonomi.

6.      Untuk mengetahui dan memahami bagaimana kebijakan pemerintah dalam mengatasi pengangguran yang masih mencuat.

D.      Manfaat Penulisan

Dengan adanya tugas penulisan makalah ini, manfaat yang saya dapat :

1.      Dapat mengetahui pengetahuan saya tentang masalah makroekonomi di Indonesia

2.      Dapat mengetahui bagaimana langkah yang harus dilakukan pemerintah dalam menekan angka pengangguran.

3.      Dapat mengetahui tingkat pengangguran di Indonesia sekarang ini.

4.      Dapat mengetahui korelasi antara pengangguran,inflasi dan kesempatan kerja.

E.     Metodologi Penulisan

Untuk mempermudah dan membantu kelancaran penulisan yang dilaksanakan, maka penulis menggunakan metode kepustakaan, yakni:

a. Mencari berbagai referensi  buku sebagai sumber penulis untuk membuat makalah ini, dan

 b.  Mencari sumber lainnya melalui situs-situs internet.

Pembahasan

Tenaga kerja merupakan faktor yang terpenting dalam proses produksi. Sebagai sarana produksi tenaga kerja lebih penting daripada sarana produksi yang lain seperti bahan mentah, tanah, air dan sebagainya. Karena manusialah yang menggerakkan sumber-sumber tersebut untuk menghasilkan barang (Simanjuntak, PJ : 1981).

Penyediaan tenaga kerjapun sifatnya terbatas karena tidak semua penduduk merupakan tenaga kerja. Hanya penduduk yang telah mencapai umur minimum tertentu baru bisa dianggap sebagai tenaga kerja potensial atau angkatan kerja. Di Indonesia, misalnya, hanya mereka yang telah mencapai umur 15 tahun atau lebih yang dianggap sebagai angkatan kerja. Sedangkan di negara maju angkatan kerja adalah mereka yang mecapai umur 18 tahun atau lebih. Selain itu, tidak semua angkatan kerja angkatan kerja terlibat dalam kegiatan ekonomi. Yang terlibat dalam kegiatan ekonomi hanyalah mereka yang bekerja. Mereka yang tidak bekerja disebut penganggur dan sedang mengalami pengangguran.

Berikut beberapa ulasan mengenai pengangguran di Indonesia :

A.      Hubungan antara jumlah penduduk, tenaga kerja, angkatan kerja dan kesempatan kerja

Jumlah penduduk adalah banyaknya orang yang mendiami suatu wilayah negara. Penduduk suatu negara dapat dibagi dalam dua kelompok, yakni kelompok penduduk usia kerja (tenaga kerja) dan kelompok penduduk bukan usia kerja. Penduduk usia kerja (tenaga kerja) untuk negara-negara berkembang seperti Indonesia adalah penduduk yang berusia 15 tahun ke atas. Sedangkan di negaranegara maju, penduduk usia kerja (tenaga kerja) adalah penduduk yang berusia antara 15 dan 64 tahun. Untuk negara-negara berkembang seperti Indonesia, penduduk bukan usia kerja adalah penduduk yang berumur 0 hingga 14 tahun. Sedangkan, untuk negara-negara maju penduduk bukan usia kerja adalah mereka yang berumur 0 hingga 14 tahun dan mereka yang berumur 64 tahun ke atas. Tenaga kerja juga dapat di bagi dalam dua kelompok, yakni kelompok angkatan kerja dan kelompok bukan angkatan kerja. Angkatan kerja adalah penduduk dalam usia kerja (15 tahun ke atas), baik yang bekerja maupun yang tidak bekerja. Kelompok ini biasa disebut sebagai kelompok usia produktif.

Namun, tidak semua angkatan kerja dalam suatu negara mendapat kesempatan bekerja.

Kesempatan kerja adalah tersedianya lapangan kerja bagi angkatan kerja yang membutuhkan pekerjaan. Kesempatan kerja di Indonesia dijamin dalam Pasal 27 ayat 2 UUD 1945 yang berbunyi : “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak”. Dari bunyi Pasal 27 ayat 2 UUD 1945 itu jelas bahwa pemerintah Indonesia bertanggung jawab atas penciptaan lapangan kerja. Jumlah penduduk Indonesia merupakan keempat terbesar di dunia setelah RRC, India, dan Amerika Serikat. Laju pertumbuhan penduduk Indonesia rata-rata 1,46%, sehingga pada tahun 2006, jumlah penduduk Indonesia telah mencapai 222 juta orang (data BPS Maret 2006). Sejalan dengan pertumbuhan penduduk tersebut, jumlah tenaga kerja dan angkatan kerja juga meningkat. Pada tahun 1980, jumlah angkatan kerja Indonesia mencapai 106,8 juta orang pada bulan Februari 2006 (data BPS). Dengan demikian, dapat kita katakan semakin besar jumlah penduduk, semakin besar pula jumlah angkatan kerjanya.

Angkatan kerja ini membutuhkan lapangan pekerjaan. Namun umumnya, baik negara berkembang maupun negara maju, laju pertumbuhan penduduk (termasuk angkatan kerjanya) lebih besar daripada laju pertumbuhan lapangan kerja. Oleh karena itu, dari sekian banyak angkatan kerja tersebut, sebagian tidak bekerja atau menganggur. Dengan demikian, kesempatan kerja dan pengangguran berhubungan erat dengan tersedianya lapangan kerja bagi masyarakat. Semakin banyak lapangan kerja yang tersedia di suatu negara, semakin besar pula kesempatan kerja bagi penduduk usia produktif, sehingga semakin kecil tingkat pengangguran. Sebaliknya, semakin sedikit lapangan kerja di suatu negara, semakin kecil pula kesempatan kerja bagi penduduk usia produktif, sehingga semakin tinggi tingkat pengangguran. Mereka yang tidak bekerja disebut penganggur. Penganggur adalah penduduk yang tidak bekerja, sedang mencari kerja, atau sedang mempersiapkan suatu usaha baru. Adapun upaya peningkatan kualitas kerja dapat dilakukan melalui : 1. Pengembangan Kemampuan Tenaga Kerja, misalnya melalui latihan kerja, 2. Pengelolaan Prestasi Tenaga Kerja, misalnya dengan meningkatkan profesionalisme, 3. Pengelolaan Fungsi Sumber Daya Manusia, misalnya peningkatan gizi, kesehatan dan kulitas mental dan spiritual.

B.       Pengangguran di Indonesia dan Penyebabnya

Definisi pengangguran secara teknis adalah semua orang dalam referensi waktu tertentu, yaitu pada usia angkatan kerja yang tidak bekerja, baik dalam arti mendapatkan upah atau bekerja mandiri, kemudian mencari pekerjaan, dalam arti mempunyai kegiatan aktif dalam mencari kerja tersebut. Selain definisi di atas masih banyak istilah arti definisi pengangguran diantaranya: Definisi pengangguran menurut Sadono Sukirno, pengangguran adalah suatu keadaan dimana seseorang yang tergolong dalam angkatan kerja ingin mendapatkan pekerjaan tetapi belum dapat memperolehnya. Definisi pengangguran menurut Payman J. Simanjuntak, pengangguran adalah orang yang tidak bekerja berusia angkatan kerja yang tidak bekerja sama sekali atau bekerja kurang dari dua hari selama seminggu sebelum pencacahan dan berusaha memperoleh pekerjaan. Definisi pengangguran berdasarkan istilah umum dari pusat dan latihan tenaga kerja, pengangguran adalah orang yang tidak mampu mendapatkan pekerjaan yang menghasilkan uang meskipun dapat dan mampu melakukan kerja. Jadi pengangguran adalah orang yang tidak bekerja, sedang mencari pekerjaan, mempersiapkan suatu usaha baru, dan tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan.

Di Indonesia keberanekaragaman pekerjaan menyebabkan berbagai macam pengangguran. Dalam penggolongannya terdapat pengangguran berdasarkan penyebabnya dan pengangguran berdasarkan cirinya.

Pengangguran berdasarkan penyebabnya meliputi :

1.         Pengangguran Normal atau Friksional

Apabila dalam suatu ekonomi terdapat pengangguran sebanyak 2 atau 3 persen dari jumlah tenaga kerja maka ekonomi itu sudah dipandang telah mencapai kesempatan kerja penuh (full employment). Pengangguran sebanyak 2 atau 3 persen tersebut dinamakan pengangguran normal atau friksional. Para penganggur ini tidak ada pekerjaan bukan karena tidak memperoleh kerja, namun karena sedang mencari pekerjaan lain yang lebih baik. Dalam perekonomian yang berkembang pesat, pengangguran adalah rendah dan pekerjaan mudah diperoleh. Sebaliknya pengusaha susah memperoleh pekerja. Maka pengusaha menawarkan gaji yang lebih tinggi. Ini akan mendorong para pekerja untuk meninggalkan pekerjaannya yang lama dan mencari pekerjaan baru yang lebih tinggi gajinya atau lebih sesuai dengan keinginannya. Dalam proses mencari pekerjaan baru ini untuk sementara para pekerja tersebut tergolong sebagai penganggur. Mereka inilah yang digolongkan sebagai pengangguran normal.

2.         Pengangguran Siklikal

Perekonomian tidak selalu berkembang dengan teguh. Adakalanya permintaan agregat lebih tinggi, dan ini akan mendorong pengusaha menaikkan produksi. Lebih banyak para pekerja baru digunakan dan pengangguran berkurang. Akan tetapi pada masa lainnya permintaan agregat menurun dengan banyaknya. Misalnya, di negara-negara produsen bahan mentah pertanian, penurunan ini mungkin disebabkan kemerosotan harga-harga komoditas. Kemunduran ini menimbulkan efek kepad aperusahaan-perusahaan lain yang berhubungan, yang juga akan mengalami kemerosostan dalam permintaan terhadap produksinya. Kemerosotan permintaan agregat ini mengakibatkan perusahaan-perusahaan mengurangi pekerja atau menutup perusahaannya, maka pengangguran akan bertambah. Jadi, pengangguran karena terjadi resesi ekonomi disebut pengangguran siklikal.

3.         Pengangguran Struktural

Tidak semua industri dan perusahaan dalam perekonomian akan terus menerus berkembang maju, sebagiannya akan mengalami kemunduran. Kemerosotan ini ditimbulkan oleh salah satu atau beberapa faktor berikut : wujudnya barang baru yang lebih baik, kemajuan teknologi tidak mampu bersaing, dan ekspor produksi industri itu sangat menurun oleh karena persaingan yang lebih serius dari negara-negara yang lain. Kemerosotan itu akan menyebabkan kegiatan produksi dalam industri tersebut menurun, dan sebagian pekerja terpaksa diberhentikan dan menjadi penganggur. Jadi, pengangguran struktural terjadi karena adanya perubahan struktur ekonomi.

4.         Pengangguran Teknologi

Pengangguran dapat pula ditimbulkan oleh adanya penggantian tenaga manusia oleh mesin-mesin dan bahan kimia. Racun lalang dan rumput, misalnya, telah mengurangi penggunaan tenaga kerja untuk membersihkan perkebunan, sawah dan lahan pemerintah yang lain. Bagitu juga mesin, mesin telah mengurangi kebutuhan tenaga kerja untuk membuat lubang, memotong rumput, membersihkan kawasan, dan memungut hasil. Sedangkan di pabrik-pabrik, ada kalanya robot telah menggantikan kerja-kerja manusia. Pengangguran yang ditimbulkan oleh penggunaan mesin dan kemajuan teknologi yang sehingga meringankan beban kerja para pekerja dinamakan pengangguran teknologi.

Kemudian pengangguran berdasarkan cirinya meliputi :

1.         Pengangguran Terbuka

Pengangguran ini tercipta sebagai akibat pertambahan lowongan pekerjaan yang lebih rendah dari pertambahan tenaga kerja. Sebagai akibatnya dalam perekonomian semakin banyak jumlah tenaga kerja yang tidak dapat memperoleh pekerjaan. Efek keadaan ini di dalam suatu jangka yang cukup panjang mereka tidak melakukan sesuatu pekerjaan. Jadi mereka menganggur secara nyata dan sepenuh waktu, dan oleh karenanya dinamakan pengangguran terbuka. Pengangguran terbuka dapat pula wujud sebagai akibat dari kegiatan ekonomi yang menurun, dari kemajuan teknologi yang mengurangi penggunaan tenaga kerja, atau sebagai akibat dari kemunduran perkembangan sesuatu industri.

2.         Pengangguran Tersembunyi

Pengangguran ini terutama wujud di sektor pertanian atau jasa, Setiap kegiatan ekonomi memerlukan tenaga kerja, dan jumlah tenaga kerja yang digunakan tergantung kepada banyak faktor. Antara lain faktor yang perlu dipertimbangkan adalah : besar atau kecilnya perusahaan, jenis kegiatan perusahaan, mesin yang digunakan (apakah intensif buruh atau intensif modal) dan tingkat produksi yang dicapai. DI banyak negara berkembang seringkali didapati bahwa jumlah pekerja suatu kegiatan ekonomi adalah lebih banyak dari yang sebenarnya diperlukan supaya ia dapat menjalankan kegiatannya dengan efisien. Kelebihan tenaga kerja yang digunakan digolongkan dalam pengangguran tersembunyi. Contoh-contohnya ialah pelayan restoran yang lebih banyak dari yang diperlukan dan keluarga petani dengan anggota keluarga yang besar yang mengerjakan luas tanah yang sangat kecil.

3.         Pengangguran Musiman

Pengangguran ini terutama terdapat di sektor pertanian dan perikanan. Pada musim hujan penyadap karet dan nelayan tidak dapat melakukan pekerjaan mereka dan terpaksa menganggur. Pada musim kemarau pula para petani sawah tidak begitu aktif di antara waktu sesudah menanam dan sesudah menuai. Apabila dalam masa di atas para penyadap karet, nelayan, dan petani sawah tidak melakukan pekerjaan lain maka mereka terpaksa menganggur. Pengangguran seperti inii digolongkan sebagai pengangguran musiman.

4.         Setengah Menganggur

Di negara-negara berkembang penghijrahan atau migrasi dari desa ke kota adalah sangata pesat. Sebagai akibatnya tidak semua orang yang pindah ke kota dapat memperoleh pekerjaan dengan mudah. Sebagiannya terpaksa menjadi penganggur sepenuh waktu. Di samping itu ada pula yang tidak menganggur, tetapi tidak pula bekerja sepenuh waktu, dan jam kerja mereka adalah jauh lebih rendah dari yang normal. Mereka mungkin hanya bekerja satu hingga dua hari seminggu, atau satu hingga empat jam sehari. Pekerja-pekerja yang mempunyai masa kerja seperti yang dijelaskan ini digolongkan sebagai setengah menganggur (underemployed).

Pengangguran di Negara-negara berkembang seperti Indonesia, dalam pembangunan ekonomi di Negara seperti ini pengangguran yang semakin bertambah jumlahnya merupakan masalah yang lebih rumit dan lebih serius daripada masalah perubahan dalam distribusi pendapatan yang kurang menguntungkan penduduk yang berpendapatan terendah. Keadaan di Negara-negara berkembang dalam beberapa dasawarsa ini menunjukan bahwa pembangunan ekonomi yang telah tercipta tidak sanggup mengadakan kesempatan kerja yang lebih cepat daripada pertambahan penduduk yang berlaku. Oleh karenanya, masalah pengangguran yang mereka hadapi dari tahun ke tahun semakin bertambah serius.

Pengangguran sendiri disebabkan oleh beberapa hal diantaranya :

1.       Perubahan Struktural.

Seperti disebutkan Reynolds, Masters dan Moser (1986:269) jenis pengangguran ini terjadi karena mismatch (tak sepadan/ketidakcocokan) antara kualifikasi pekerja yang membutuhkan pekerjaan dengan persyaratan yang diinginkan. Hal ini biasanya terjadi karena adanya perubahan struktur ekonomi. Struktur ekonomi dapat diamati dari dominasi kontribusi sektoral terhadap produksi nasional (regional). Bila sektor industri memberikan kontribusi paling besar terhadap PDB dibanding dengan sektor lainnya, maka struktur perekonomian tersebut adalah industri, atau sebaliknya (Sadono Sukirno, 1985). Katakanlah dalam suatu negara atau daerah terjadi pergeseran struktur ekonomi dari sektor pertanian ke industri. Dampak selanjutnya, adalah dibutuhkannya kualifikasi tenaga kerja yang cocok di sektor industri. Ketika persyaratan ini tidak terpenuhi (mismatch), maka tenaga kerja yang ada menjadi tidak terpakai, kecuali terjadi penyesuaian kualifikasi seperti yang dibutuhkan.

2.         Pengaruh Musim

Perubahan musim terjadi bukan hanya di sektor pertanian saja, tetapi sering pula terjadi pada sektor lain. Pada musim liburan dan tahun baru, misalnya, suasana sektor jasa transportasi dan pariwisata menjadi sangat sibuk (full employed) dibanding dengan hari-hari biasa. Demikian pula pada saat menjelang, sedang dan setelah bulan Suci Ramadhan, nampak permintaan terhadap barang dan jasa meningkat (demand for good) yang selanjutnya akan membawa dampak otomatis terhadap permintaan tenaga kerja (derived demand) di sektor yang bersangkutan (Arfida B.R., 2003).

3.         Adanya hambatan (ketidaklancaran) bertemunya pencari kerja dan lowongan kerja (pengangguran friksional)

Jenis pengangguran ini biasanya terjadi karena hambatan teknis (misalnya waktu dan tempat). Sering terjadi pencari kerja tidak memiliki informasi yang lengkap tentang lowongan kerja yang ada. Sehingga mereka kehilangan kesempatan untuk memenuhi lowongan kerja tersebut. Mungkin juga karena situasi kerja (tempat) yang ditempati tidak cocok dengan harapan si pencari kerja, sehingga membuat pudarnya semangat kerja. Pilihannya adalah lebih baik tidak bekerja, karena lingkungan kerja tidak kondusif lagi. Pengangguran jenis ini bisa juga terjadi karena perkembangan (dinamika) ekonomi yang terus-menerus berubah, sehingga membawa dampak terhadap permintaan tenaga kerja yang dinamis pula. Artinya pada situasi demikian sangat dibutuhkan tenaga kerja yang mampu mengikuti perubahan jaman dengan cepat serta mampu melakukan adaptasi keahlian terhadap tuntutan lingkungan eksternal yang dinamis tersebut. Bila situasi ini tidak bisa diikutinya, maka ia akan kehilangan kesempatan kerja.

4.         Rendahnya Aliran Investasi Investasi

merupakan komponen aggregate demand yang mempunyai daya ungkit terhadap perluasan kesempatan kerja. Melalui mekanisme efek multiplier, perubahan investasi membawa dampak terhadap kenaikan output (pendapatan). Terdapat beberapa besaran (pengeluran otonom, seperti halnya investasi) yang mempunyai dampak terhadap meningkatnya output yaitu pengeluaran konsumsi otonom, investasi otonom, pengeluaran pemerintah dan ekspor (Gordon, 1993). Secara otomatis meningkatnya output akan membutuhkan sumberdaya untuk proses produksi (modal, tenaga kerja dan input lainnya). Dengan demikian permintaan tenaga kerja akan meningkat ketika terjadi peningkatan dalam pengeluaran otonom tadi. Hubungan antara kenaikan output dengan permintaan tenaga kerja (penyerapan tenaga kerja) dapat dijelaskan dengan konsep elastisitas penyerapan tenaga kerja (Payaman J. Simanjuntak, 1985 : 82) atau dapat ditulis dalam bentuk lain menjadi : %ΔL = Eks (%ΔQ) Keterangan : Eks = koefisien elastisitas penyerapan tenaga kerja L = tenaga kerja yang digunakan Q = output (PDB atau dapat pula PDRB) Elastisitas penyerapan tenaga kerja mencerminkan persentase perubahan tenaga kerja yang terserap sebagai akibat perubahan laju pertumbuhan ekonomi (LPE = %ΔQ). Bila koefisien Eks semakin besar (misalnya lebih besar dari satu atau elastis), ini berarti persentase kenaikan tenaga kerja yang terserap adalah lebih besar dibanding dengan laju pertumbuhan ekonomi itu sendiri. Kondisi inilah yang sangat diharapkan, karena pola hubungan sedemikian mencerminkan kegiatan ekonomi yang pada karya (labor intensive). Artinya perubahan kesempatan kerja sangat peka (sensitif) terhadap perubahan laju pertumbuhan ekonomi (economic growth rate). Rumus di atas dapat pula digunakan untuk melakukan prediksi kebutuhan tenaga kerja pada sektor tertentu untuk perioda tertentu. Misalnya, bila besarnya koefisien elastisitas penyerapan kerja (Eks) dan laju pertumbuhan ekonomi (%ΔQ) sudah diketahui (given), maka dengan menggunakan persamaan (2) laju pertumbuhan penyerapan tenaga kerja yang diinginkan (%ΔL) dapat diperkirakan (ceteris paribus). Formula ini dapat pula diterapkan pada level yang lebih rendah lagi, misalnya Kabupaten, Kota atau tingkat Kecamatan sekalipun.

5.         Laju Pertumbuhan Penduduk

Hal-hal yang tidak diinginkan dari persoalan kependudukan diantaranya adalah apabila pertumbuhan penduduk bersamaan dengan munculnya karakteristik sebagai berikut : (a) tidak diimbangi dengan sarana dan prasaranan pendidikan yang memadai, (b) rendahnya anggaran pendidikan, (c) rendahnya tingkat kesehatan, (d) tidak seimbang dengan laju pertumbuhan kesempatan kerja, (e) rendahnya pembentukan modal, (f) rendahnya kualitas tenaga kependidikan, (g) rendahnya balas jasa di sektor pendidikan (gaji, honor, jasa riset dsb), (h) rendahnya daya beli masyarakat, (i) minimnya sumberdaya ekonomi yang bisa dieksploitasi, (j) masih rendahnya pemahaman tentang arti penting pendidikan, dan (k) rendahnya fasilitas dan kualitas kesehatan yang dibutuhkan masyarakat.

6.         Besarnya Angkatan Kerja Tidak Seimbang dengan Kesempatan Kerja

Ketidakseimbangan terjadi apabila jumlah angkatan kerja lebih besar daripada kesempatan kerja yang tersedia. Kondisi sebaliknya sangat jarang terjadi.

7.         Jumlah lapangan kerja dan angkatan kerja yang tidak seimbang

Pemerintah sebenarnya sudah mengusahakan pembukaan lapangan kerja untuk pengangguran namun hal itu sepertinya belum signifikan dalam mengurangi angka pengangguran karena tingkat pertumbuhan penduduk yang diiringi tingkat pertambahan angkatan kerja lebih besar dibandingkan lapangan pekerjaan yang diciptakan.

8.         Kebutuhan jumlah dan jenis tenaga terdidik dan penyediaan tenaga terdidik tidak seimbang.

Apabila kesempatan kerja jumlahnya sama atau lebih besar daripada angkatan kerja, pengangguran belum tentu tidak terjadi. Alasannya, belum tentu terjadi kesesuaian antara tingkat pendidikan yang dibutuhkan dan yang tersedia. Ketidakseimbangan tersebut mengakibatkan sebagian tenaga kerja yang ada tidak dapat mengisi kesempatan kerja yang tersedia.

9.         Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Kerja antar daerah tidak seimbang

Jumlah angkatan kerja disuatu daerah mungkin saja lebih besar dari kesempatan kerja, sedangkan di daerah lainnya dapat terjadi keadaan sebaliknya. Keadaan tersebut dapat mengakibatkan perpindahan tenaga kerja dari suatu daerah ke daerah lain, bahkan dari suatu negara ke negara lainnya.

10.     Kebutuhan jumlah dan Jenis Tenaga Terdidik dan Penyediaan Tenaga Terdidik Tidak Seimbang.

Besarnya kesempatan kerja belum tentu menjamin tidak terjadi pengangguran, karena belum tentu terjadi kesesuaian tingkat pendidikan yang dibutuhkan dengan yang tersedia. Hal ini dapat mengakibatkan sebagian tenaga kerja yang ada tidak dapat mengisi kesempatan yang tersedia.

11.     Budaya pilih-pilih pekerjaan

Pada dasarnya setiap orang ingin bekerja sesuai dengan latar belakang pendidikan. Dan lagi ditambah dengan sifat gengsi maka tak heran kebanyakan yang ditemukan di Indonesia bukan pengangguran terselubung, melainkan pengangguran terbuka yang didominasi oleh kaum intelektual (berpendidikan tinggi).

12.     Pemalas.

Selain budaya memilih-milih pekerjaan,budaya (negatif) lain yang menjamur di Indonesia adalah budaya malas. Malas mencari pekerjaan sehingga jalan keluar lain yang ditempuh adalah dengan menyogok untuk mendapatkan pekerjaan.

13.     Tidak mau ambil resiko “Saya bersedia tidak digaji selama 3 bulan pertama jika diterima bekerja di kantor bapak. Dengan demikian bapak tidak akan rugi. Jika bapak tidak puas dengan hasil kerja saya selama 3 bulan tersebut, bapak bisa pecat saya.” Adakah yang berani mengambil resiko seperti itu? Kami yakin sedikit sekali. Padahal kalau dipikir-pikir itu justru menguntungkan si pencari kerja selama 3 bulan tersebut ia bisa menimba pengalamansebanyak-banyaknya.Meskipun akhirnya dipecat juga, toh dia sudah mendapat pengalaman kerja 3 bulan.

14.     Penduduk yang relatif banyak.

15.     Pendidikan dan keterampilan yang rendah.

16.     Angkatan kerja yang tidak dapat memenuhi persyaratan yang diminta dunia kerja.

17.     Teknologi yang semakin modern.

18.     Pengusaha yang selalu mengejar keuntungan dengan cara melakukan penghematan.

19.     Lingkungan yang kurang memadai.

20.     Adanya lapangan kerja yang dengan dipengaruhi musim.

Ada beberapa sebab langsung(direct causes) terjadinya pengangguran besar-besaran di Indonesia yakni:
1) terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja,
2) Kelangkaan Lapangan Kerja,
3) Pemulangan TKI ke Indonesia,
4) Rasionalisasi karyawan dll.

C.      Kondisi masalah pengangguran dan ketenagakerjaan kaitannya dengan kesempatan dan angkatan kerja di Indonesia dewasa ini

Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa …”. Selanjutnya secara lebih konkrit pada Pasal 27 ayat (2) menyatakan bahwa : ” tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan ” dan pada Pasal 28 D ayat (2) menyatakan bahwa:” Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja”. Hal ini berarti, bahwa secara konstitusional, pemerintah berkewajiban untuk menyediakan pekerjaan dalam jumlah yang cukup, produktif dan remuneratif.. Kedua Pasal UUD 1945 ini perlu menjadi perhatian bahwa upaya-upaya penanganan pengangguran yang telah dilaksanakan selama ini masih belum memenuhi harapan, serta mendorong segera dapat dirumuskan Konsepsi Penanggulangan Pengangguran.

Kondisi pengangguran di Indonesia saat ini sangat memprihatinkan, Bukan hanya dari kalangan tak terdidik saja yang menganggur, tetapi juga kalangan terdidik atau kalangan intelek juga menganggur. Dan semakin tahun penganggur kalangan intelek juga semakin bertambah karena kelulusan sarjana tidak dibarengi dengan pembukaan lapangan pekerjaan.

Tingginya angka pengangguran, masalah ledakan penduduk, distribusi pendapatan yang tidak merata, dan berbagai permasalahan lainnya di negara kita menjadi salah satu faktor utama rendahnya taraf hidup para penduduk di negara kita. Namun yang menjadi manifestasi utama sekaligus faktor penyebab, rendahnya taraf hidup di negara - negara berkembang adalah terbatasnya penyerapan sumber daya, termasuk sumber daya manusia. Jika dibandingkan dengan negara - negara maju.

Pemanfaatan sumber daya yang dilakukan oleh negara - negara berkembang relatif lebih rendah dari pada yang dilakukan di negara - negara maju karena buruknya efisiensi dan efektivitas dari penggunaan sumber daya baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Dua penyebab utama dari rendahnya pemanfaatan sumber daya manusia adalah karena tingkat pengangguran penuh dan tingkat pengangguran terselubung yang terlalu tinggi dan terus melonjak. Pengangguran penuh atau terbuka yakni terdiri dari orang-orang yang  sebenarnya mampu dan ingin bekerja, akan tetapi tidak mendapatkan lapangan  pekerjaan sama sekali. Berdasarkan data dari Depnaker pada tahun 1997 jumlah pengangguran terbuka saja sudah mencapai sekitar 10%.

Awal ledakan pengangguran sebenarnya bisa diketahui sejak sekitar tahun 1997 akhir atau1998 awal. Ketika terjadi krisis moneter yang hebat melanda Asia Tenggara yang mendorong terciptanya likuiditas ketat sebagai reaksi terhadap gejolak moneter. Di Indonesia, kebijakan likuiditas atas 16 bank akhir November 1997 saja sudah bisa membuat sekitar 8000 karyawannya menganggur dan dalam selang waktu yang tidak relatif lama, 7.196 pekerja dari 10 perusahaan sudah di PHK dari pabrik-pabrik mereka di Jawa barat, Yogyakarta, dan Sumatra selatan berdasarkan data pada akhir Desember 1997. Ledakan pengangguran berlanjut di tahun 1998, dimana sekitar 1,4 juta pengangguran terbuka baru akan terjadi. Dengan perekonomian yang hanya tumbuh sekitar 3,5 sampai 4% maka tenaga kerja yang bisa diserap sekitar 1,3 juta orang dari tambahan angkatan kerja sekitar 2,7 juta orang. Sisanya menjadi tambahan pengangguran terbuka. Total pengangguran jadinya akan mempunyai 10 juta orang.

Berdasarkan pengalaman, jika kita mengacu pada data-data pada tahun 1996 maka pertumbuhan ekonomi sebesar 3,5 sampai 4% belumlah memadai, seharusnya pertumbuhan ekonomi yang ideal bagi Negara berkembang macam Indonesia adalah di atas 6%.

Berdasarkan data sepanjang di tahun 1996 perekonomian hanya mampu menyerap 85,7 juta orang dari jumlah angkatan kerja 90,1 juta orang. Tahun 1996 perekonomian mampu menyerap jumlah tenaga kerja dalam jumlah relative besar karena ekonomi nasional tumbuh hingga 7,98%. Tahun 1997 dan 1998, pertumbuhan ekomi dapat dipastikan tidak separah tahun 1996. Pada tahun 1998 krisis ekonomi bertambah parah karena banyak wilayah Indonesia yang diterpa musim kering, inflasi yamg terjadi di banyak daerah, krisis moneter di dalam negeri maupun di Negara-negara mitra dagang seperti sesama ASEAN,Korsel dan Jepang akan sangat berpengaruh. Jika kita masih berpatokan pada asumsi keadaan diatas, maka ledakan pengangguran diperkirakan akan berlangsung terus sepanjang tahun-tahun ke depan.

Memang ketika kita menginjak tahun 2000, jumlah pengangguran di tahun 2000 ini sudah menurun di banding tahun 1999. Seiring dengan pertumbuhan ekonomi tahun 2000 yang meningkat menjadi 4,8 persen. Pengangguran tahun 1999 yang semula 6,01 juga turun menjadi 5,87 juta orang. Sedang setengah pengangguran atau pengangguran terselubung juga menurun dari 31,7 juta menjadi 30,1 juta orang pada tahun 2000. Jumlah pengangguran saat ini mencapai sekitar 35,97 juta orang,namun pemerintah masih memfokuskan penanggulangan pengangguran ini pada 16,48 juta orang. Jumlah pengangguran saat ini yaitu pada tahun 2001 mencapai 35,97 juta orang diperkirakan bisa bertambah bila pemulihan ekonomi tidak segera berjalan dengan baik. Karena hal inilah maka pemerintah perlu berusaha semaksimal mungkin untuk mencari investor asing guna menanamkan modalnya disini sehingga lapangan pekerjaan baru dapat tercipta untuk dapat menyerap sebanyak mungkin tenaga kerja.

Terbatasnya kesempatan kerja baru, serta tidak adanya link and match antara kompetensi yang dimiliki tenaga kerja dengan pasar kerja menjadi salah satu penyebab masalah tingginya tingkat pengangguran di negeri ini.

Jadi perekonomian Indonesia sejak krisis ekonomi pada pertengahan 1997 membuat kondisi ketenagakerjaan Indonesia ikut memburuk. Sejak itu, pertumbuhan ekonomi Indonesia juga tidak pernah mencapai 7-8 persen. Padahal, masalah pengangguran erat kaitannya dengan pertumbuhan ekonomi. Jika pertumbuhan ekonomi ada, otomatis penyerapan tenaga kerja juga ada. Setiap pertumbuhan ekonomi satu persen, tenaga kerja yang terserap bisa mencapai 400 ribu orang. Jika pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya 3-4 persen, tentunya hanya akan menyerap 1,6 juta tenaga kerja, sementara pencari kerja mencapai rata-rata 2,5 juta pertahun. Sehingga, setiap tahun pasti ada sisa pencari kerja yang tidak memperoleh pekerjaan dan menimbulkan jumlah pengangguran di Indonesia selalu bertambah.

Fenomena pengangguran juga berkaitan erat dengan terjadinya pemutusan hubungan kerja, yang disebabkan antara lain; perusahaan yang menutup/mengurangi bidang usahanya akibat krisis ekonomi atau keamanan yang kurang kondusif; peraturan yang menghambat inventasi; hambatan dalam proses ekspor impor, dll. Menurut data BPS angka pengangguran pada tahun 2002, sebesar 9,13 juta penganggur terbuka, sekitar 450 ribu diantaranya adalah yang berpendidikan tinggi. Bila dilihat dari usia penganggur sebagian besar (5.78 juta) adalah pada usia muda (15-24 tahun). Selain itu terdapat sebanyak 2,7 juta penganggur merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan (hopeless). Situasi seperti ini akan sangat berbahaya dan mengancam stabilitas nasional. Masalah lainnya adalah jumlah setengah penganggur yaitu yang bekerja kurang dari jam kerja normal 35 jam per minggu, pada tahun 2002 berjumlah 28,87 juta orang. Sebagian dari mereka ini adalah yang bekerja pada jabatan yang lebih rendah dari tingkat pendidikan, upah rendah, yang mengakibatkan produktivitas rendah. Dengan demikian masalah pengangguran terbuka dan setengah penganggur berjumlah 38 juta orang yang harus segera dituntaskan.

Ada tiga asumsi yang menjadi harapan untuk menurunkan pengangguran dan setengah pengangguran. Pertama, pertumbuhan tenaga kerja rata-rata pertahun dapat ditekan dari 2,0 persen pada periode 2000-2005 menjadi 1,7 persen pada periode 2005-2009. Demikian juga pertumbuhan angkatan kerja, dapat ditekan menjadi 1,9 persen pada periode 2005-2009 dari periode sebelumnya yang mencapai 2,4 persen. Kedua, dapat ditingkatkannya pertumbuhan ekonomi menjadi 6,0 persen pada periode 2005-2009 dari periode sebelumnya yang hanya mencapai 4,1 persen. Ketiga, transformasi sektor informal ke sektor formal dapat dipercepat baik di daerah perkotaan maupun pedesaan terutama di sektor pertanian, perdagangan, jasa dan industri.

Sekedar diketahui berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat pengangguran  per-Februari  2013 adalah  7,17 juta orang (5,92 persen) , dari jumlah angkatan kerja di Indonesia yang mencapai 121,2 juta orang.

Masalah pengangguran dan setengah pengangguran tersebut di atas salah satunya dipengaruhi oleh besarnya angkatan kerja. Angkatan kerja di Indonesia pada tahun 2012 sebesar 115,8 juta orang. Mereka ini didominasi oleh angkatan kerja usia sekolah (15-24 tahun) sebanyak 20,7 juta. Pada sisi lain, 30,9 juta orang hanya berpendidikan SD kebawah, ini berarti bahwa angkatan kerja.di.Indonesia.kualitasnya masih rendah.

Keadaan lain yang juga mempengaruhi pengangguran dan setengah pengangguran tersebut adalah keadaan kesempatan kerja. Pada tahun 2012, jumlah orang yang bekerja adalah sebesar 51,6 juta orang. Sekitar 44,33 persen kesempatan kerja ini berada disektor pertanian, yang hingga saat ini tingkat produktivitasnya masih tergolong rendah. Selanjutnya 63,79 juta dari kesempatan kerja yang tersedia tersebut berstatus informal. Ciri lain dari kesempatan kerja Indonesia adalah dominannya lulusan pendidikan SLTP ke bawah. Ini menunjukkan bahwa kesempatan kerja yang tersedia adalah bagi golongan berpendidikan rendah.

Seluruh gambaran di atas menunjukkan bahwa kesempatan kerja di Indonesia mempunyai persyaratan kerja yang rendah dan memberikan imbalan yang kurang layak. Implikasinya adalah produktivitas tenaga kerja rendah.

D.    Sajian Data Pengangguran di Indonesia

Survei kepercayaan konsumen DRI juga menunjukkan bahwa masyarakat masih mengkhawatirkan beberapa faktor yang memang memengaruhi keadaan ekonomi di daerah mereka selama ini.Tiga faktor utama yang memengaruhi keadaan ekonomi di daerah mereka tersebut adalah kenaikan harga- harga bahan makanan pokok, kenaikan harga dan kelangkaan BBM, serta ketersediaan lapangan kerja.

Tercatat tingka pengangguran di Indonesia (pengangguran terbuka) juga masih mengkhawatirkan. Meskipun terus mengalami penurunan sejak mencapai puncaknya di tahun 2005, tingkat pengangguran masih berada pada level 5-7% hingga bulan Februari 2013.

E.     Dampak dari Pengangguran

Tujuan akhir pembangunan ekonomi suatu negara pada dasarnya adalah meningkatkan kemakmuran masyarakat dan pertumbuhan ekonomi agar stabil dan dalam keadaan naik terus. Jika tingkat pengangguran di suatu negara relatif tinggi, hal tersebut akan menghambat pencapaian tujuan pembangunan ekonomi yang telah dicita-citakan.

Hal ini terjadi karena pengganguran berdampak negatif terhadap kegiatan perekonomian, seperti yang dijelaskan di bawah ini:

a.       Pengangguran bisa menyebabkan masyarakat tidak dapat memaksimalkan tingkat kemakmuran yang dicapainya. Hal ini terjadi karena pengangguran bisa menyebabkan pendapatan nasional riil (nyata) yang dicapai masyarakat akan lebih rendah daripada pendapatan potensial (pendapatan yang seharusnya). Oleh karena itu, kemakmuran yang dicapai oleh masyarakat pun akan lebih rendah.

b.      Dampak pengangguran terhadap Individu yang Mengalaminya dan Masyarakat.
Berikut ini merupakan dampak negatif pengangguran terhadap individu yang mengalaminya dan terhadap masyarakat pada umumnya:

1)      Pengangguran dapat menghilangkan mata pencaharian

2)      Pengangguran dapat menghilangkan ketrampilan

3)      Pengangguran dapat meningkatkan angka kriminalitas

4)      Pengangguran akan menimbulkan ketidakstabilan sosial politik.

c. Timbulnya kemiskinan. Dengan menganggur, tentunya seseorang tidak akan bisa memperoleh penghasilan. Bagaimana mungkin ia bisa memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Seseorang dikatakan miskin apabila pendapatan perharinya dibawah Rp 7.500 perharinya (berdasarkan standar Indonesia) sementar berdasarkan standar kemiskinan PBB yaitu pendapatan perharinya di bawah $2 (sekitar Rp 17.400 apabila $1=Rp 8.700).

d.  Makin beragamnya tindak pidana kriminal. Seseorang pasti dituntut untuk memenuhi kebutuhan pokok dalam hidupnya terutama makan untuk tetap bisa bertahan hidup. Namun seorang pengangguran dalam keadaan terdesak bisa saja melakukan tindakan criminal seperti mencuri, mencopet, jambret atau bahkan sampai membunuh demi mendapat sesuap nasi.

e. Bertambahnya jumlah anak jalanan, pengemis, pengamen, perdagangan anak dan sebagainya. Selain maraknya tindak pidana krimanal, akan bertambah pula para pengamen atau pengemis yang kadang kelakuannya mulai meresahkan warga. Karena mereka tak segan-segan mengancam para korban atau bisa melukai apabila tidak diberi uang.

f.   Terjadinya kekacauan sosial dan politik seperti terjadinya demonstrasi dan perebutan kekuasaan.

g.  Terganggunya kondisi psikis seseorang. Misalnya, terjadi pembunuhan akibat masalah ekonomi, terjadi pencurian dan perampokan akibat masalah ekonomi, rendahnya tingkat kesehatan dan gizi masyarakat, kasus anak-anak terkena busung lapar.

h.  Meningkatkan Biaya Sosial

Pengangguran   juga   mengakibatkan   meningkatnya  biaya  sosial.

Karena, pengangguran mengharuskan  masyarakat  memilkul  biaya- biaya  seperti  biaya perawatan  pasien  yang  stress (depresi) karena menganggur, biaya keamanan dan  biaya pengobatan akibat meningkatnya tindak kriminalitas  yang  dilakukan  oleh  penganggur, serta  pemulihan  dan  renovasi  beberapa  tempat akibat domenstrasi dan kerusakan yang di picu oleh ketidak puasan  dan  kecemburuan  sosial para penganggur.

i.    Menurunkan Tingkat Keterampilan

Dengan   menganggur,   tingkat   keterampilan   seseorang   akan   menurun. Semakin  lama menganggur, semakin menurun pula tingkat keterampilan seseorang.

Selain itu, pengangguran bisa menyebabkan masyarakat tidak dapat memaksimalkan tingkat kemakmuran yang dicapainya. Hal ini terjadi karena pengangguran bisa menyebabkan pendapatan nasional rill (nyata) yang dicapai masyarakat akan lebih rendah dapipada pendapatan potensial (yang seharusnya) oleh karena itu, kemakmuran yang dicapai oleh masyarakat pun akan lebih rendah.

Pengangguran akan menyebabkan pendapatan nasional dari sektor pajak berkurang. Hal ini terjadi karena pengangguran yang tinggi akan menyebabkan kegiatan perekonomian menurun sehingga pendapatan masyarakat pun akan menurun. Dengan demikian pajak yang harus diterima dari masyarakat pun akan menurun.Jika penerimaan pajak menurun, dana untuk kegiatan ekonomi pemerintaha pun akan berkutang sehingga kegiatan pembangunan pun akan terus menurun.

Pengangguran tidak menggalakkan pertumbuhan ekonomi. Adanya pengangguran akan menyebabkan  daya beli masyarakat akan berkurang sehingga permintaan terhadap barang-barang produksi akan berkuran. Keadaan demikian tidak merangsang kalangan Investor (pengusaha) untuk melakukan perluasan atau pendirian industri baru. Dengan demikian tingkat investasi menurun sehingga pertumbuhan ekonomipun tidak akan terpacu.

F.     Dampak Pengangguran di wilayah regional ex : ASEAN

Memang jika dibandingkan dengan beberapa negara tetangga Indonesia, angka pengangguran di Indonesia masih relatif cukup tinggi. Pada Agustus 2010, angka pengangguran di Indonesia mencapai 7,14 persen. Angka ini relatif lebih tinggi dibandingkan dengan angka pengangguran di Malaysia sebesar 3,1 persen atau angka pengangguran di Singapura yang mencapai 2,1 persen pada September 2010. Walaupun demikian, angka pengangguran di Indonesia sebenarnya sudah menunjukkan tren menurun sejak tahun 2006. Pada tahun 2005, angka pengangguran di Indonesia masih berkisar 11,24 persen. Namun, angka pengangguran ini terus menurun hingga mencapai 7,14 persen pada tahun 2010. Tren menurun ini merupakan perubahan signifikan dari tren naik sejak tahun 1998 ketika Indonesia mengalami krisis ekonomi.

Selain pengangguran di Indonesia membawa dampak di lingkup dalam negeri atau nasional, pengangguran di Indonesia juga membawa pengaruh pada lingkup regional seperti misalnya pada ASEAN.

Pengangguran di Indonesia sudah menjadi ancaman di ASEAN mengingat kontribusi Indonesia pada angka pengangguran di kawasan Asia Tenggara itu sudah mencapai 60 persen. Wakil Sekjen Dewan Pengurus Nasional Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) , Haryono Darudono, di Medan, Jumat, mengatakan, tingginya pengangguran menunjukkan Indonesia tidak menarik bagi investor sebagai tempat investasi yang berakibat pada tidak berjalannya sektor riil.

Menurut dia, tidak menariknya Indonesia sebagai tempat investasi karena dipicu banyak hal mulai dari infrastruktur yang tidak memadai hingga birokrasi perizinan.yang.masih.berbelit.

"Bagaimana investor baru mau masuk atau pengusaha mengembangkan investasinya kalau listrik dan gas sulit didapat seperti saat ini," katanya di sela- sela.rapat.tahunan.Apindo.Sumut.

Dia tidak merinci data pengangguran di Asean, tapi di Indonesia disebutkan sekitar 40 jutaan bahkan lebih karena tahun ini jumlahnya semakin bertambah menyusul banyaknya industri yang melakukan PHK menyusul kesulitan.gas.dan.listrik.

"Pemerintah diharapkan melakukan tindakan nyata untuk mengtasi angka pengangguran itu karena pengangguran itu berdampak luas seperti kepada tingginya.tingkatan.kriminilitas,"katanya.

Sekretaris Umum DPD Apindo Sumut, Laksamana Adiyaksa, mengatakan di Sumut, tahun ini PHK terjadi pada ribuan tenaga kerja menyusul krisis listrik dan gas yang masih berlanjut. PHK, katanya terbesar terjadi pada industri sarungtangan karet dan keramik yang memang menggunakan atau memerlukan gas dalam volume yang besar

G.    Masalah makroekonomi yang ditimbulkan oleh pengangguran dalam mencapai kesempatan kerja yang tinggi

Masalah makroekonomi seperti pengangguran juga membawa dampak penciptaan masalah makro yang baru. Diantaranya kemiskinan yang sudah dijelaskan diatas tadi karena menurunnya pendapatan masyarakat dan turunnya daya beli dan inflasi dimana ketika inflasi, harga-harga barang secara umum meningkat secara terus-menerus. Dan juga besar kecilnya angka pengangguran juga berpengaruh pada angka kesempatan kerja.

Di dalam Kurva Philips dinyatakan bahwa inflasi yang rendah seringkali terjadi dengan pengangguran yang tinggi. Sebaliknya pengangguran yang rendah bisa dicapai tetapi diiringi inflasi yang tinggi. Nalarnya jika inflasi meningkat karena jumlah uang yang beredar terlalu banyak, maka oran-orang akan semakin giat mencari pekerjaan/uang. Dan itu akan mengurangi pengangguran. Hal ini dapat dilihat dari tabel dibawah ini :

Tahun	Inflasi	Pengangguran
2002	10 %	9.06 %
2003	5.10 %	9.50 %
2004	6.4 %	9.86 %
2005	17.11 %	9.92 %

Sumber : Badan Pusat Statistik

Berdasarkan tabel diatas, penurunan inflasi akan menambah jumlah pengangguran. Begitu juga sebaliknya, kenaikan inflasi akan mengurangi presentase pengangguran.

Daya beli masyarakat yang lemah juga berakibat pada lemahnya investasi. Lemahnya investasi ini akan mengakibatkan penurunan pendapatan dari pengusaha, apalagi ditambah dengan pajak yang masih tinggi.Akibat yang muncul adalah investasi sukar untuk berkembang dan kesempatan kerja semakin kecil sehingga pengangguran semakin tinggi.

Kurva Phillips membuktikan bahwa antara stabilitas dan kesempatan kerja yang tinggi tidak mungkin terjadi bersamaan karena harus ada trade off. Jika ingin mencapai kesempatan kerja yang tinggi, berarti sebagai konsekuensinaya harus bersedia menanggung baban inflasi yang tinggi.

Namun pada kenyataannya ada pergeseran kurva Phillips, yaitu dimana pada kurun waktu tertentu terjadi terjadi kenaikan tingkat inflasi dan kenaikan tingkat pengangguran. Terjadinya pergeseran kurva phillips tersebut disebabkan dua faktor yaitu:

1.      Demografi

Terjadi kenaikan pertumbuhan penduduk yang selajutnya meningkatkan angka pertumbuhan angkatan kerja. Angkatan kerja yang semakin meningkat tidak dapat diserap oleh pasar tenaga kerjasehingga memperparah jumlah pengangguran.

2. Keseimbangan pasar tenaga kerja

Dalam kodisi keseimbangan pasar tenaga kerja, secara alamiah selalu terdapat pengangguran yang dinamakan pengangguran alamiah (natural rate of unemployment). Yang menyebabkan terjadinya pergeseran kurva phillips adalah dimana kebijakan fiskal dan moneter tidak dapat menekan tingkat inflasi dan menanggung beban inflasi secara kesinambungan atau jangka panjang sehingga tidakmampu menurunkan tingkat pengangguran hingga di bawah tingkat pengangguran alamiah.

H.    Pengaruh pengangguran terhadap pembangunan dan pertumbuhan ekonomi

Mengenai pengaruh pengangguran terhadap pertumbuhan dan pembangunan ekonomi ini sangat signifikan. Karena pengangguran berkaitan dengan pendapatan per kapita yang menjadi indikator pertumbuhan di suatu negara. Selain itu, tingginya angka pengangguran menggambarkan belum meratanya pembangunan yang efeknya akan menghambat pertumbuhan ekonomi. Namun dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan mengurangi pengangguran, pemerintah selalu menghadapi trade off (dilema) antara inflasi dan pengangguran. Dimana ketika pemerintah mencanangkan penyerapan tenaga kerja pasti akan dibarengi dengan inflasi. Oleh karena itu, inflasi dan pengangguran dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi pada suatu negara.

9. Kebijakan pemerintah dalam menangani pengangguran di Indonesia yang masih mencuat sampai sekarang

Dari tahun ke tahun, masalah jumlah pengangguran di Indonesia kian bertambah. Belum ada solusi yang jitu untuk mengatasi tingginya angka pengangguran sampai saat ini. Pengadaan lapangan kerja saja dirasa tidak cukup untuk menekan angka pengangguran di negara kita. Oleh karena itu, berikut sedikit solusi untuk mengatasi masalah pengangguran di Indonesia.

v  Pemerintah

1.      Kebijakan Fiskal

Kebijakan pemerintah untuk mengatur pengeluaran pemerintah serta mengatur besarnya tarif pajak.

Masalah pengangguran muncul karena pengeluaran agregat (AE₁ berada di bawah pengeluaran agregat yang diperlukan untuk mencapai tingkat konsumsi tenaga kerja penuh (AE₂ ). Jarak antara AE₁ dan AE₂ dinamakan jurang deflasi, jurang deflasi adalah jumlah kekurangan pembelanjaan agregat yang diperlukan untuk mencapai konsumsi tenaga kerja penuh. Dalam grafik a. dimisalkan keseimbangan asal di capai di titk E₁ keseimbangan ini menunjujukan pendapatan nasional adalah Y₁ dan dalam dalam keseimbangan ini pengangguran berlaku untuk mengatasinya pemerintah menambah pengeluaran pemerintah sebanyak ΔG dan pertambahan pengeluaran ini memindahkan pengeluaran pemerintah dari AE₁ ke AE₂ . perubahan tersebut berarti keseimbangan bergeser pula dari E₁ ke E₂ . Perubahan in akan akan menambah kesempatan kerja dan mengurangi pengangguran.

2.     

Dalam grafik b, yang menunjukan efek pengurangan pajak pada keseimbangn pendapatan nasional,juga dimisalkan keseimbangan yang asal adalah di E₁. Pengurangan pajak sebesar ΔT (yang sama nilainya dengan ΔG) akan menambah pendapatan disposibel rumah tangga sebesar Δ =ΔT. perubahan disposibel itu akan adalah kuarang dari ΔG, yaitu hanya sebesar: ΔC=MPC.ΔG. Kenaikan pengeluaran rumah tersebut akan memindahkan pengeluaran agregat menjadi AE₀ dan keseimbangan menjadi E₀. Maka pendapatan nasional bertambah dari ke dan oleh sebab itu kesempatan kerja bertambah dan pengangguran berkurang.

3.      Kebijakan moneter Kebijakan pemerintah untuk mengatur tingkat suku bunga.

Pengeluaran agregat yang mula-mula berlaku dalam perekonomian ditunjukan oleh AE₀ dan pendapatan nasional di Y₀ . Untuk mengatasi pengangguran dan menggalakan kegiatan ekonomi bank sentral menambah penawaran uang. Langkah ini menurunkan suku bunga dan menggalakan para pengusaha menambah investasi, yaitu sebesar ΔI. Pertambahan investasi tersebut memindahkan pengeluaran agregat dari AE₀ ke AE₁ dan memindahkan keseimbangan dari E₀ ke E₁ . Dengan demikian pendapatan nasional meningkat menjadi . Peningkatan ini menambah kesempatan

4.      Pemerintah memberikan bantuan wawasan, pengetahuan dan kemampuan jiwa kewirausahaan kepada Usaha Kecil dan Menengah (UKM) berupa bimbingan teknis dan manajemen memberikan bantuan modal lunak jangka panjang, perluasan pasar. Serta pemberian fasilitas khusus agar dapat tumbuh secara mandiri dan andal bersaing di bidangnya. Mendorong terbentuknya kelompok usaha bersama dan lingkungan usaha yang menunjang dan mendorong terwujudnya pengusaha kecil dan menengah yang mampu mengembangkan usaha, menguasai teknologi dan informasi pasar dan peningkatan pola kemitraan UKM dengan BUMN, BUMD, BUMS dan pihak lainnya.

5.      Segera melakukan pembenahan, pembangunan dan pengembangan kawasan-kawasan, khususnya daerah yang tertinggal dan terpencil sebagai prioritas dengan membangun fasilitas transportasi dan komunikasi. Ini akan membuka lapangan kerja bagi para penganggur di berbagai jenis maupun tingkatan. Harapan akan berkembangnya potensi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) baik potensi sumber daya alam, sumber daya manusia.

6.      Segera membangun lembaga sosial yang dapat menjamin kehidupan penganggur. Seperti PT Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PT Jamsostek) Dengan membangun lembaga itu, setiap penganggur di Indonesia akan terdata dengan baik dan mendapat perhatian khusus. Secara teknis dan rinci.

7.      Segera menyederhanakan perizinan dan peningkatan keamanan karena terlalu banyak jenis perizinan yang menghambat investasi baik Penanamaan Modal Asing maupun Penanaman Modal Dalam Negeri. Hal itu perlu segera dibahas dan disederhanakan sehingga merangsang pertumbuhan iklim investasi yang kondusif untuk menciptakan lapangan kerja.

8.      Mengembangkan sektor pariwisata dan kebudayaan Indonesia (khususnya daerah-daerah yang belum tergali potensinya) dengan melakukan promosi-promosi keberbagai negara untuk menarik para wisatawan asing, mengundang para investor untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan dan pengembangan kepariwisataan dan kebudayaan yang nantinya akan banyak menyerap tenaga kerja daerah setempat.

9.      Melakukan program sinergi antar BUMN atau BUMS yang memiliki keterkaitan usaha atau hasil produksi akan saling mengisi kebutuhan. Dengan sinergi tersebut maka kegiatan proses produksi akan menjadi lebih efisien dan murah karena pengadaan bahan baku bisa dilakukan secara bersama-sama. Contoh, PT Krakatau Steel dapat bersinergi dengan PT. PAL Indonsia untuk memasok kebutuhan bahan baku berupa pelat baja.

10.  Dengan memperlambat laju pertumbuhan penduduk (meminimalisirkan menikah pada usia dini) yang diharapkan dapat menekan laju pertumbuhan sisi angkatan kerja baru atau melancarkan sistem transmigrasi dengan mengalokasikan penduduk padat ke daerah yang jarang penduduk dengan difasilitasi sektor pertanian, perkebunan atau peternakan oleh pemerintah.

11.  Menyeleksi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang akan dikirim ke luar negeri. Perlu seleksi secara ketat terhadap pengiriman TKI ke luar negeri.Sebaiknya diupayakan tenaga-tenaga terampil.Hal itu dapat dilakukan dan diprakarsai oleh Pemerintah Pusat dan Daerah.

12.  Segera harus disempurnakan kurikulum dan sistem pendidikan nasional (Sisdiknas). Sistem pendidikan dan kurikulum sangat menentukan kualitas pendidikan yang berorientasi kompetensi.Karena sebagian besar para penganggur adalah para lulusan perguruan tinggi yang tidak siap menghadapi dunia kerja.

13.  Segera mengembangkan potensi kelautan dan pertanian. Karena Indonesia mempunyai letak geografis yang strategis yang sebagian besar berupa lautan dan pulau-pulau yang sangat potensial sebagai negara maritim dan agraris. Potensi kelautan dan pertanian Indonesia perlu dikelola secara baik dan profesional supaya dapat menciptakan lapangan kerja yang produktif.

14.  Mendirikan program tenaga kerja

15.  Mengadakan program latihan kerja magang

16.  Pengerahan tenaga kerja Indonesia

17.  Mendirikan program pelatihan atau kursus

18.  Memperluas pendistibusian informasi tenaga kerja yang dapat diakses dimanapun.

19.  mendorong majunya pendidikan

20.  meningkatkan latihan kerja untuk memenuhi kebutuhan keterampilan seperti tuntutan industri modern.

21.  meningkatkan dan mendorong kewiraswastaan.

22.  Mendorong terbukanya kesempatan usaha-usaha informal.

23.  meningkatkan usaha trasmigasi.

24.  meningkatkan pembangunan dengan system padat karya.

25.  mengidentifikasikan program keluarga berencana.

26.  membuka kesempatan ke luar negeri.

v  Masyarakat

1.      Mengikuti program latihan kerja

2.      Meningkatkan wiraswasta

3.      Membuka lapangan kerja baru atau mendirikan kursus

4.      Aktif dalam mencari informasi tentang tenaga kerja

v  Spesifikasi cara mengatasi pengangguran sesuai dengan jenisnya

1.      Cara Mengatasi Pengangguran Struktural

a.       Peningkatan mobilitas modal dan tenaga kerja

b.      Segera memindahkan kelebihan tenaga kerja dari tempat dan sector yang kelebihan ke tempat dan sector ekonomi yang kekurangan

c.       Mengadakan pelatihan tenaga kerja untuk mengisi formasi kesempatan (lowongan) kerja yang kosong, dan

d.      Segera mendirikan industri padat karya di wilayah yang mengalami pengangguran.

2.  Cara Mengatasi Pengangguran Friksional

a.       Perluasan kesempatan kerja dengan cara mendirikan industri-industri baru, terutama yang bersifat padat karya

b.      Deregulasi dan Debirokratisasi di berbagai bidang industri untuk merangsang timbulnya investasi baru

c.       Menggalakkan pengembangan sector Informal, seperti home industri.

d.      Menggalakkan program transmigrasi untuk menyerap tenaga kerja di sector agraris dan sector formal lainnya

e.       Pembukaan proyek-proyek umum oleh pemerintah, seperti pembangunan jembatan, jalan raya, PLTU, PLTA, dan lain-lain sehingga bisa menyerap tenaga kerja secara langsung maupun untuk merangsang investasi baru dari kalangan swasta.

3.    Cara Mengatasi Pengangguran Musiman

a.    Pemberian informasi yang cepat jika ada lowongan kerja di sector lain, dan

b.    Melakukan pelatihan di bidang keterampilan lain untuk memanfaatkan waktu ketika menunggu musim tertentu.

4.    Cara mengatasi Pengangguran SiklusUntuk mengatasi pengangguran jenis ini adalah:

a.       Mengarahkan permintaan masyarakat terhadap barang dan jasa.

b.      Meningkatkan daya beli Masyarakat.

5.       Program Pendidikan dan Pelatihan Kerja

Kondisi Indonesia masalah pengangguran harus dapat diatasi dengan berbagai upaya. Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan sesuai dengan UUD 45 pasal 27 ayat 2. Sebagai solusi pengangguran berbagai strategi dan kebijakan dapat ditempuh, untuk itu diperlukan kebijakan yaitu :

1.      Pemerintah memberikan bantuan wawasan, pengetahuan dan kemampuan jiwa kewirausahaan kepada Usaha Kecil dan Menengah (UKM) berupa bimbingan teknis dan manajemen memberikan bantuan modal lunak jangka panjang, perluasan pasar. Serta pemberian fasilitas khusus agar dapat tumbuh secara mandiri dan andal bersaing di bidangnya.Mendorong terbentuknya kelompok usaha bersama dan lingkungan usaha yang menunjang dan mendorong terwujudnya pengusaha kecil dan menengah yang mampu mengembangkan usaha, menguasai teknologi dan informasi pasar dan peningkatan pola kemitraan UKM dengan BUMN, BUMD, BUMS dan pihak lainnya.

2.      Segera melakukan pembenahan, pembangunan dan pengembangan kawasan-kawasan, khususnya daerah yang tertinggal dan terpencil sebagai prioritas dengan membangun fasilitas transportasi dan komunikasi. Ini akan membuka lapangan kerja bagi para penganggur di berbagai jenis maupun tingkatan. Harapan akan berkembangnya potensi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) baik potensi sumber daya alam, sumber daya manusia.

3.      Segera membangun lembaga sosial yang dapat menjamin kehidupan penganggur. Seperti PT Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PT Jamsostek) Dengan membangun lembaga itu, setiap penganggur di Indonesia akan terdata dengan baik dan mendapat perhatian khusus. Secara teknis dan rinci.

4.      Segera menyederhanakan perizinan dan peningkatan keamanan karena terlalu banyak jenis perizinan yang menghambat investasi baik Penanamaan Modal Asing maupun Penanaman Modal Dalam Negeri. Hal itu perlu segera dibahas dan disederhanakan sehingga merangsang pertumbuhan iklim investasi yang kondusif untuk menciptakan lapangan kerja.

5.      Mengembangkan sektor pariwisata dan kebudayaan Indonesia (khususnya daerah-daerah yang belum tergali potensinya) dengan melakukan promosi-promosi keberbagai negara untuk menarik para wisatawan asing, mengundang para investor untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan dan pengembangan kepariwisataan dan kebudayaan yang nantinya akan banyak menyerap tenaga kerja daerah setempat.

6.      Melakukan program sinergi antar BUMN atau BUMS yang memiliki keterkaitan usaha atau hasil produksi akan saling mengisi kebutuhan. Dengan sinergi tersebut maka kegiatan proses produksi akan menjadi lebih efisien dan murah karena pengadaan bahan baku bisa dilakukan secara bersama-sama. Contoh, PT Krakatau Steel dapat bersinergi dengan PT. PAL Indonsia untuk memasok kebutuhan bahan baku berupa pelat baja.

7.      Dengan memperlambat laju pertumbuhan penduduk (meminimalisirkan menikah pada usia dini) yang diharapkan dapat menekan laju pertumbuhan sisi angkatan kerja baru atau melancarkan sistem transmigrasi dengan mengalokasikan penduduk padat ke daerah yang jarang penduduk dengan difasilitasi sektor pertanian, perkebunan atau peternakan oleh pemerintah.

8.      Menyeleksi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang akan dikirim ke luar negeri. Perlu seleksi secara ketat terhadap pengiriman TKI ke luar negeri. Sebaiknya diupayakan tenaga-tenaga terampil. Hal itu dapat dilakukan dan diprakarsai oleh Pemerintah Pusat dan Daerah.

9.      Segera harus disempurnakan kurikulum dan sistem pendidikan nasional (Sisdiknas). Sistem pendidikan dan kurikulum sangat menentukan kualitas pendidikan yang berorientasi kompetensi. Karena sebagian besar para penganggur adalah para lulusan perguruan tinggi yang tidak siap menghadapi dunia kerja.

10.  Segera mengembangkan potensi kelautan dan pertanian. Karena Indonesia mempunyai letak geografis yang strategis yang sebagian besar berupa lautan dan pulau-pulau yang sangat potensial sebagai negara maritim dan agraris. Potensi kelautan dan pertanian Indonesia perlu dikelola secara baik dan profesional supaya dapat menciptakan lapangan kerja yang produktif.

Kemudian kebijakan Menakertrans dalam menanggulangi pengangguran dewasa kini yakni telah dikemukakan sebagai berikut. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans) Muhaimin Iskandar menargetkan penurunan angka pengangguran di Indonesia. Penurunan tersebut hingga mencapai kisaran 5,5- S, 8 persen, pada akhir 2013. Perkiraan tingkat pengangguran di level 5,5 persen–5,8  persen pada tahun 2013, cukup realitas dengan asumsi pertumbuhan ekonomi di kisaran 6,8 persen-7,2 persen. Dimana setiap satu persen pertumbuhan ekonomi dapat menciptakan lebih dari 350.000 kesempatan kerja.  “Pemerintah terus berupaya untuk membuka lapangan pekerjaan baru baik di bidang formal maupun informal. Salah satu solusi untuk menekan angka pengangguran adalah dengan menggelar Gerakan Penanggulangan Pengangguran (GPP) di seluruh Indonesia," Kata Muhaimin dalam keterangan pers di Jakarta pada Jumat (28/6/2013).

Pemerintah memprioritaskan penciptaan lapangan pekerjaan baik formal maupun informal. Serta upaya penciptaan lapangan kerja (Job Creation), yang dipadukan dengan program aksi pemberdayaan masyarakat untuk menciptakan kesempatan kerja yang lebih luas.

Salah satu kebijakan lainnya yang diambil adalah, menyelenggarakan Program Aksi Gerakan Penanggulangan Pengangguran (GPP) di berbagai daerah di Indonesia. Hal tersebut dimaksudkan agar angka pengangguran dapat turun menjadi 5,1 persen pada tahun 2014.

“Meskipun kondisi ketenagakerjaan di Indonesia semakin membaik dari tahun ke tahun, namun upaya untuk membuka lapangan kerja baru dan mengurangi angka pengangguran terus dilakukan secara intensif," paparnya. 

Pemerintah optimis dapat menurunkan angka pengangguran secara bertahap. Namun diperlukan suatu komitmen yang diimplementasikan dalam bentuk usaha yang serius dari seluruh kalangan yakni instansi pemerintah, dunia usaha dan seluruh komponen masyarakat untuk mengatasi pengangguran yang dilakukan secara terencana, terkoordinasi, terpadu dan berkesinambungan.

"Salah satunya adalah dengan meningkatkan SDM dengan membangun kompetensi tenaga kerja yang memiliki daya saing guna perluasan kesempatan kerja. Yang lebih utama lagi bagimana kita dapat mengembangkan jiwa kewirausahaan pada pencari kerja tendidik," ungkapnya.

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator yang amat penting dalam menilai kinerja suatu perekonomian, terutama untuk melakukan analisis tentang hasil pembangunan ekonomi yang telah dilaksanakan suatu negara atau suatu daerah. Ekonomi dikatakan mengalami pertumbuhan apabila produksi barang dan jasa meningkat dari tahun sebelumnya. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi menunjukkan sejauh mana aktivitas perekonomian dapat menghasilkan tambahan pendapatan  atau kesejahteraan masyarakat pada periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi suatu negara atau suatu wilayah yang terus menunjukkan peningkatan, maka itu menggambarkan bahwa perekonomian negara atau wilayah tersebut berkembang dengan baik. Namun tentunya dengan jumlah pengangguran yang terus membengkak akan menghambat laju pertumbuhan ekonomi suatu Negara. Dan hal ini tentunya tidak bisa didiamkan terus menerus, pemerintah harus tanggap dalam menghadapi masalah perekonomian yang paling kronis ini.

Bab III

Penutup

A.      Kesimpulan

Pengangguran di Indonesia kondisinya saat ini sangat memprihatinkan, banyak sekali terdapat pengangguran di mana-mana. Penyebab pengangguran yang paling utama di Indonesia ialah pertambahan penduduk yang tidak diiringi dengan penciptaan lapangan kerja yang seimbang. Ketiadaan pendapatan menyebabkan penganggur harus mengurangi pengeluaran konsumsinya yang menyebabkan menurunnya tingkat kemakmuran dan kesejahteraan. Pengangguran yang berkepanjangan juga dapat menimbulkan efek psikologis yang buruk terhadap penganggur dan keluarganya.

Untuk mengatasi masalah pengangguran ini pemerintah telah membuat berbagai program untuk menekan angka pengangguran. Namun pemerintah selalu menghadapi trade off (dilema) dalam menekan angka pengangguran. Karena ketika pemerintah ingin mengurangi pengangguran, maka inflasi akan meningkat. Padahal, angka pengangguran sangat berpengaruh pada pertumbuhan dan pembangunan ekonomi di suatu negara. Oleh karena itu, selain kita mengharapkan upaya pemerintah dalam menekan angka pengangguran, kita juga harus ikut meminimalisirnya dengan menjadi wiraswasta misalnya.

Dengan adanya pengangguran yang semakin meningkat dari tahun ke tahun maka kita akan dituntut harus semakin kreatif, inovatif dalam menciptakan suatu produk barang dan jasa. Karena jika kita inovatif dalam menciptakan suatu produk, maka akan menyerap tenaga kerja dan akan mengurangi pengangguran sehingga pertumbuhan ekonomi meningkat dan pembangunan ekonomi semakin merata.

B.       Saran

1.      Jadi untuk mengurangi pengangguran kita bisa mendorong para pengganggur untuk berwiraswasta seperti ukm, usaha keluarga dll serta memaksimalkan progam pendidikan dan pelatihan kerja. Tak  luput pula pemerintah harus memberikan bantuan seperti peminjaman modal kepada masyarakat untuk membuka usaha mandiri maupun kecil kecilan. Dalam memulai berwiraswasta hilangkanlah rasa malas, rasa takut rugi intinya kita harus fokus dengan usaha yang akan kita tekuni. Jangan jadi orang yang suka di gaji tetapi jadilah orang yang suka menggaji

2.                 Memulihkan kondisi pengangguran di Indonesia tentulah tidak semudah membalikan telapak tangan. Karena itu diperlukan kerjasama dari seluruh elemen masyarakat dan pemerintah. Solusi paling mudah untuk mengatasi hal ini adalah dengan menciptakan lapangan usaha sendiri dan tidak mengharap yang muluk-muluk menjadi seorang karyawan suatu perusahaan dengan gaji yang besar. Cara lain adalah dengan menetapkan kebijakan baru yang mempersempit kesempatan para pemilik perusahaan untuk mem-PHK karyawannya.

3.      Mengubah kebijakan outsoursing karena itu akan menambah

pengangguran di masyarakat.

Daftar Pustaka

Sukirno, Sudono. 2006. Makroekonomi Teori Pengantar –Ed.7-13.Jaakarta: PT Raja Grafindo Persada

N. Gregory Mankiw. 2006. Makroekonomi. Jakarta:Erlangga

Mankiw, N.Gregory. 2003. Teori Ekonomi Makro Edisi Kelima. Jakarta: Erlangga

Sukirno, Sadono.1997. Pengantar Teori Makroekonomi.Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Sukirno, Sadono. 2006. Makroekonomi Teori Pengantar Edisi Ketiga. Jakarta: Rajawali Pers

Budiono, Dr. 2002. Ekonomi Makro. Yogyakarta: BPEE

Arsyad, Lincolin. 2004. Ekonomi Pembangunan. Penerbit : Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN, Edisi ke 4, tahun 2004.

Keynes, John Maynard.1991. Teori Umum Megenai Kesempatan Kerja, Bungan dan Uang. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press

Melly Lydea, Ria Nurfitriani dan Rizki Fauzi dalam PDF : “ Makalah Pengangguran ". Universitas Pendidikan Indonesia 2010/2011

( yang diunduh pada tanggal 3 Juni 2014 )

Samuelson, Paul A., dan William D. Nordhaus. 1995. Makroekonomi Edisi Keempatbelas. Jakarta: Erlangga

Samuelson, Paul A dan William D. Nordhaus. 2004. Ilmu Makro Ekonomi. Jakarta: PT.

Media Global Edukasi Hubbard, Ron. 1983. Masalah Pekerjaan. Bandung: Angkasa Anggota IKAPI

Tjiptoherijanto, Prijono. 1992. Ketenagakerjaan, Kewirausahaan, dan Pembangunan Ekonomi. PT. Pustaka LP3ES

Sukirno, Sadono. 2004. Makroekonomi Teori Pengantar Edisi Ketiga. Jakarta: PT Raja Grafindo Perrsada

Susanti, Hera dan Widyanti, Moh. Ihsan. 1998. Indikator-Indikator Makroekonomi. Jakarta: Lembaga Penerbitan Fak. Eko UI Edisi Ke-3.

www.bi.go.id

                (yang diakses pada tanggal 3 Juni 2014)

http://kafhayasos310.blogspot.com/2012/11/makalah-tentang-pengangguran-di.html (yang diakses pada tanggal 3 Juni 2014)

http://rah-toem.blogspot.com/2012/08/contoh-makalah-penelitian-tentang.html (yang diakses pada tanggal 3 juni 2014)

http://zenaoke.wordpress.com/2012/04/17/makalah-pengangguran/

(yang diakses pada tanggal 3 juni 2014)

http://sikamuu.blogspot.com/2011/06/makalah-makro-masalah-ekonomi.html

            ( yang diakses pada tanggal 3 Juni 2014)